Menjelaskan Tata Cara Penetapan Peraturan Desa BPD dengan singkat

Pasal 16

  1. Rancangan Peraturan Desa dapat disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
  2. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPD melalui sekretaris BPD dan ketua-ketua bidang untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.
  3. Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh BPD setelah mendapat persetujuan 2/3 dari jumlah Anggota BPD, dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.
  4. BPD menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Pasal 17

Tahap Pembahasan Peraturan Desa

(1)     Dalam hal Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa :

  1. Kepala Desa memberikan penjelasan dalam rapat paripurna BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
  2. Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh pimpinan BPD yang membawakan suara BPD.
  3. Jawaban Kepala Desa secara lisan atau tertulis terhadap pemandangan umum BPD.
  4. BPD sebelum mengambil keputusan tentang Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan Anggota BPD.
  5. Pengambilan keputusan diadakan dalam rapat kerja BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari yang hadir

(2)     Dalam hal Rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD :

  1. Pendapat Kepala Desa dalam dalam hal rapat paripurna BPD atas rancangan peraturan Desa yang berasal dari BPD.
  2. Jawaban Pimpinan BPD dalam rapat paripurna BPD terhadap pendapat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
  3. Sebelum diambil keputusan atas Rancangan Peraturan Desa mengadakan rapat kerja BPD untuk membahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan desa apabila dapat disetujui oleh Kepala Desa atau dihentikan pembahasannya apabila tidak disetujui oleh Kepala Desa.