Menjelaskan Sumber Hukum Internasional dengan singkat

Hukum interrnassional seperti telah di jelaskan pada bagian pengantar merupakan hukum antar negar, hukum internasional dapat dilihat dari sumbernya yakni:

  • sumber nasional bersal dari pasal-pasal seperti terncantum pasal 13 UUD 1945
  • sumber internasional ada dua
  1. berasal dari perjanjian bilateral ( perjanjian antar dua negara) dan multilateral (perjanjian antarnegara)
  2. beraal dari lembaga- lembaga internasional

Timbul persolan tentang kedudukan dari kedua sumber ini, dengan perkataan lain apakah lebih tinggi hukum internasional yang bersumber dari hukum nasional dibanding dengan hukum internasional yang bersumber dari sumber internasional, apabila negara itu menganggap kedudukan hukum nasional lebih tinggi maka negara itu menganut primat nasional, biasanya negara yang menganut primat nasional negara yang mempunyai paham komunis, sosialis. Sebaliknya jika suatu negara menganut sumber intenasional yang lebih tinggi maka negara itu menganut primat internasional, biasanya negara yang menganut primat internasional ini negara yang mempunyai paham demokrasi.

Pada umumnya suumber hukum internasional seperti saya sebutkan di bagian pengantar berupa perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa yang beradab, keputusan pengadilan atau hakim dan ajaran para ahli.

Baca Juga :

Perjanjian internasional

Perjanjian internasional ialah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antar negara-negara sebagai angota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu.

Dalam perjanjian itu diperlukan adanya :

  1. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi
  2. Bersedia mengadakan ikatan hukum tertentu
  3. Kata sepakat untuk melakukan sesuatu perjajian
  4. Bersedia menanggung akibat-akibat hukum yang terjadi

Subyek hukum nya terdiri dari negara-negara sebagai anggota oraganisasi bangsa-bangsa akan terikat kepada kata sepakat yang di perjanjikan. Suatu perjanjian internasional yang terjadi akan membuat hukum yang menjadi sumber hukum antar negara yang mengikatkan diri. Contoh : declaration of paris 1856. Charter of united nationals dan sebagainya.

Namun ada juga perjajian itu hanya meliputi beberapa negara saja atau hanya dua negara yang menyangkut kepentingan negara itu sendiri, yang biasa kita sebut dengan perjanjian bilateral dan perjajian multilateral contoh :perjajian indonesia dengan malaysia mengenai perbatasan, dan perjanjian itu akan menjadi sumber hukum bagi kedua negara yang terikat dalam perjanjian.

Kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan yang berlaku antar negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum yang di ketahui dari praktek-praktek pelaksanaan pergaulan negara-negara itu.Peraturanya sampai sekarang sebagian besar masih di berlakukan sebagai bagian dari kumpulan hukum internasional.Tetapi walaupun demikian keadaannya suatu hal yang penting ialah diterimanya suatu kebiasaan sebagai hukum yang bersifat umum dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional. Misalnya: peraturan yang mengatur tentang cara mengadakan perjanjian interrnasional.

  • Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab

Prinsip-prinsip hukum umum yang dimaksudkan yaitu dasar sistem hukum pada umumnya berasal dari asas hukum romawi. Sedangkan negara yang beradab itu ialah negara yang mengikuti apa yang negara-negara didunia ini kehendaki untuk mencapai suatu perdamaian.

Menurut Sri Setianingsih Suwardi, S.H., fungsi dari prinsip-prinsip hukum umum ada tiga yaitu:

  1. Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional
  2. Sebagai alat penafsiran bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Maksudnya kedua sumber hukum itu harus sesuai dengan asas-asas hukum umum.
  3. Sebagai pembatas bagi perjanjian bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan.
  4. Keputusan pengadilan dan ajaran para ahli

Baca Juga : 

Keputusan pengadilan internasioanal  (yurisprudensi internasional) dan anggapan para ahli hukum internasional, hanya merupakan subsidiary means for the determination of rules of law. Maksudnya , putusan hakim dan anggapan para ahli-ahli hukum internasional itu hanya di gunakan untuk membuktikan dalam dipakainya tidaklah kaidah hukum internasional, dalam menyelsaikan perkara internasional.

Karena itu kalau terjadi perselisihan internasional banyak negara yang segan menyelsaikan masalah masalahnya melalui pengadilan internasional.Apalagi mahkamah internasional tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan negara yang berselisih agar membawa perkara nya ke mahkamah internasional.

Sedangkan anggapan para ahli hukum internasional pernananya sangat penting sebagai sumber hukum dalam arti sumber hukum tambahan. Maksudnya, walaupun anggapan-anggapan itu tidak menimbulkan hukum, tetapi akan menjadi penting kalau secara langsung dapat memberikan penyelsaian dalam suatu masalah hukum internasional.