Menjelaskan Peraturan Tentang Hukuman Mati dengan singkat

Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) pada masa kolonial Belanda.

Undang-undang itu disahkan 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda. Penerapan hukuman mati merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Hukuman mati dapat dianggap sebagai jenis hukuman yang memiliki efek jera paling tinggi, yaitu menyebabkan seorang pelaku kehilangan hak untuk hidup dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri.

Pasal Hukuman Mati

Dasar pemberlakuan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 huruf a Angka (1) KUHP hingga Pasal 11 KUHP. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah:

  1. Pasal  104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden);
  2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang);
  3. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh ketika perang);
  4. Pasal 124 KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara);
  5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut);
  6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana);
  7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati);
  8. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
  9. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian); dan
  10. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

Selain terhadap kejahatan yang diatur dalam KUHP, undang-undang hukum pidana diluar KUHP juga ada yang mengatur tentang pidana mati. Peraturan tersebut antara lain :

  1. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
  2. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
  3. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
  4. Pasal13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 T ahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
  5. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika
  6. Undang-Undang No.4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Metode Hukuman Mati

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati:

  • Hukuman pancung merupakan hukuman dengan cara potong kepala.
  •  Hukuman rajam merupakan hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati.
  • Hukuman sengatan listrik merupakan hukuman dengan cara duduk di kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi.
  • Hukuman gantung merupakan hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan
  • Suntik mati merupakan hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh
  • Hukuman tembak merupakan hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat.