Menjelaskan Partisipasi Politik dengan singkat

Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang dalam menentukan keputusan-keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Keberadaan struktur-struktur atau institusi-institusi politik di tingkat masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa yang keritis dan aktif, merupakan salah satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa, aktivitas-aktivitas politik pemerintah dengan serta merta, secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan, maka keterlibatan rakyat adalah suatu kelaziman.

Hal pendukung partisipasi politik yang cukup berpengaruh pula adalah media massa. Dimana kesetaraan media massa dalam partisipasi politik selalu menjadi ajang perhatian dan rebutan para penyandang modal. Karena media massa merupakan lahan yang menguntungkan. Terutama di negara yang menganut sistem demokrasi.

mengelola media massa sangat bergantung kepada sistem politik dimana media massa dioprasikan. Dalam kegiatan komunikasi politik fungsi media massa adalah sebagai sumber informasi, sebagai fungsi partisipasi, sebagai fungsi sosialisasi dan pendidikan politik, fungsi mengembangkan budaya politik, dan sebagai fungsi integritas bangsa.

Partisipasi Masyarakat

Tidak semua orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di dalam kenyataan hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dalam dalam kehidupan politik. Dan lebih besar jumlah orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Bahkan terdapat orang-orang yang menghindari diri dari semua bentuk partisipasi politik atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah. Sehubungan dengan hal ini dikenal istilah-istilah seperti apatisme, sinisme, alienasi, dan anomi.

sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

  • Pertama, dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali.
  • Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kongnitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.
  • Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa.

Partisipasi Partai Politik

Betatapun sebuah Negara baru muncul diiringi pembentukan lembaga-lembaga administrasi publik baru dengan diikuti sejumlah perubahan di bidang ekonomi, social dan politik, ciri patrimonial governance masih tetap hidup, terutama setelah 1959 ketika Sukarno mengimplementasikan sistem “Demokrasi Terpimpin” sehingga memudahkan eksekutif  mendominasi legislative. Selama “Demokrasi Terpimpin” dari 1959 sampai 1965, tidak ada pemilihan umum, sehingga tidak ada partisipasi politik warga Negara dalam pemilihan wakil-wakilnya. Sukarno juga memberikan, mempraktekkan patrimonial governance dengan cara mendistribusikan kesempatan bagi keuntungan personal.

Sukarno dan militer setuju terhadap pentingnya dominiasi state  pada society dan citizenry. Akibatnya, semua kekuasaan pembuatan keputusan diminopoli oleh birokrasi pusat yang tidak memberikan otonomi pada birokrasi daerah; dan bahkan selama era “Demokrasi Terpimpin,” penggunaan paksaan dalam politik nyata terjadi, sebagian karena militer menjadi partisipan langsung dalam politik sedangkan Parlemen tidak lagi menjalankan negosiasi/kompromi dalam setiap upaya mengatasi konflik politik. Disamping itu, efektivitas partai-partai politik tergantung bukan pada fungsi representasinya atau kapasitasnya untuk memformulasikan kebijakan tetapi lebih pada hubungan hubungan elit partai dengan pust-pusat kekuasaan atau kemmpuannya memobilisasi para pengikutnya di jalan.

peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan/ atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidak stabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bernuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidak puasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Partisipasi Politik Komunitas Tionghoa

Yang mengalami ketidakbebasan dalam berpartisipasi politik di era tersebut. Khususnya bagi komunitas tionghoa yang mengalami diskriminasi pada era 1960-an. Kami ambil contoh sosok seorang Tionghoa bernama Soe Hok Gie, adalah seorang cendikiawan yang ulung yang terpikat pada ide, pemikiran, dan yang terus menerus menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan dan menyajikan ide-ide menarik. Khususnya pada kondisi sosial politik di tahun 1960-an.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh Soe Hok Gie adalah dengan tegas bersuara menuliskan kritik-kritikan tajam di media. Soe Hok Gie sebagai perwakilan golongan etnis Tionghoa yang ikut terlibat langsung dalam pergulatan politik. Hanya saja partisipasi politik mereka dirsa mengancam keberadaan pribumi di era 1960-an, maka komunitas Tionghoa mulai mengalami tekanan dari berbagai pihak mengenai politik. Dengan munculnya kampanye dan berbagai aksi anti Tionghoa, ditambah lagi tindakan represif penguasa militer yang menimbulkan kekuatiran dan trauma yang berkepanjangan.

Peranan pers

Peranan pers dapat dirumuskan melalui berbagai fungsi, yakni fungsi politis, ekonomis, dan sosiologis. Dalam fungsi politis-nya, pers digunakan dan berperan untuk tujuan-tujuan politik berbagai kekuatan politik dalam negara. Sementara dalam fungsi ekonomi, pers menjadi institusi pengembangan modal, baik secara internal (modal perusahaan pers sendiri) dan eksternal (modal kekuatan industri). Fungsi sosiologis berlangsung dalam interaksi pers dengan khalayaknya.

Dalam kehidupan masyarakat, beberapa peranan pers adalah:

  1. Sebagai penggerak prakarsa masyarakat.
  2. Memperkenalkan usaha-usahanya sendiri, dan menemukan potensi-potensinya yang kreatif dalam memperbaiki perikehidupannya
  3. Mampu memberikan kontribusi guna melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan pemerintahan, Sesuai dengan misinya sebagai salah satu alat kontrol sosial terhadap pemerintah

Pada era 1960-an, tepatnya zaman demokrasi terpimpin, yang lahir berkat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, dan sebagai jawaban Bung Karno terhadap demokrasi liberal, pers tak lagi bebas. Seperti halnya semua parpol dan ormas, ketika itu media massa diwajibkan menjadi alat revolusi, dan harus berpedoman kepada Manipol-Usdek, yaitu tafsir Pancasila ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Persis seperti P4 yang merupakan tafsir Pancasila ala Soeharto. Bung Karno menganjurkan agar semua kekuatan politik, termasuk media massa, saling jorjoran manipolis. Yang tidak manipolis digulung dan dituding sebagai musuh revolusi, reaksioner, kontra revolusi.

Tindakan tekanan terhadap pers terus berlangsung yaitu pembreidelan terhadap harian Surat Kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia dan Sin Po di Jakarta.  Upaya untuk pembatasan kebebasan pers tercermin  dari pidato Menteri Muda penerangan RI yaitu Maladi yang menyatakan Hak kebebasan individu disesuaikan denga hak kolektif seluruh bangsadalam melaksanakan kedaulatan rakyat.  Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD 1945 harus ada batasnya yaitu keamanan negara, kepentingan bangsa, moraldan kepribadian indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME.