Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan. Tokoh yang mengembangkan istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas Khun dalam buku The Structure of Scientific Revolution.

Menurutnya, paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupaka suatu sumber nilai), sehingga menjadi sumber hukum, metode, dan penerapan ilmu yang menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian berkembang menjadi penertian sumber nilai, kerangka pikir orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, bidang pembangunan, reformasi atau pendidikan, termasuk pula bidang poleksosbudhankam.

Dalam pembangunan nasional, Pancasila adalah sebuah paradigma karena  hendak  dijadikan  sebagai  landasan,  acuan,  metode,  nilai, dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  di  setiap  program  pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Makna, hakikat, dan tujuan pembangunan nasional

Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaianupaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan  masyarakat,  bangsa, dan  negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Hakikat  pembangunan  nasional  adalah  pembangunan manusia  Indonesia  seutuhnya  dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan  nasional seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea  IV, yaitu …. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah  bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan  keadilan  sosial  serta  mewujudkan  cita-cita bangsa sebagaimana ternaktub dalam alinea II pembukaan UUD 1945.Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dewasa  ini diartikan  sebagai  pengamalan  Pancasila.  Masa pembangunan  akan  memberi kesempatan  yang  menguntungkan bagi  Pancasila untuk memberi  pengaruh  yang  mendalam dan mendasar  pada sistem nilai sosial-budaya  masyarakat Indonesia.

Seperti  yang berkali-kali di ungkapkan oleh para  ilmuwan  sosial, para ahli  filsafat,  dan para  pejabat tingkat  tinggi di dalam pemerintahan  bahwa  pembangunan  nasional  mengandung artipembaharuan.Pembangunan dan pembaharuan dengan sendirinyamembawa perubahan-perubahan sosial maupun budaya. Perubahantersebut dapat bersifat dangkal dan bersifat fundamental.Perubahan yang bersifat dangkal akan mudah dan cepatberubah. Misalnya, dapat dilihat dalam perubahan mode pakaian,selera arsitektur rumah atau tempat tinggal, dan popularitas lagu-lagu generasi muda yang sedang digandrungi di kalangan mereka.Adapun perubahan-perubahan sosial-budaya yang mendasar dapatdialami bersama dalam reformasi. Misalnya, masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri,  masyarakat  tradisional menjadimasyrakat modern, tata hidup pedesaan menjadi tata hidupperkotaan, serta perubahan masyarakat Indonesia dari kedudukandijajah oleh kekuasaan asing menjadi masyarakat yang merdekadidalam negara yang daitur dan diurus oleh kekuasaan nasional

Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Republik Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum  dan  lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Misi Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, misiyang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
4. Penjaminan kondisi aman, damai dan tertib
5. Perwujudan sistem hukum nasional
6. Perwujudan kehidupan sosial buadaya yang dinamis dankreatif
7. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional
8. Perwujudan otonomi daerah
9. Perwujudan kesejahteraan rakyat
10. Perwujudan aparatur negara
11. Perwujudan sistem dan pendidikan nasional yangdemokratis
12. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

Setijo, Pandji. Pendidikan Pancasila. Grasindo,
Listyarti, Retno. 2005.Pendidikan Kewarganegaraan SMA untuk kelasXI kurikulum 2004. Jakarta: Esis.Budiyanto.Abdul Karim,
2007. Pendidikan Kewarganegaraan SMA untukkelas XII kurikulum 2006. Jakarta: Grafindo.
Chotib, Drs. H. M. Djazuli, Drs. H. Tri Suharno, Drs. H. Suardi Abubakar, Drs. H. Muchlis Catio, M.Ed. Kewarganegaraan 3 Menuju Masyarakat Madani. Yudhistira