Menjelaskan Negara Kolonial Yang Menyebabkan Penderitaan Rakyat dengan singkat

1. Portugis

Portugis berkuasa di Maluku cukup lama yaitu dari tahun 1512 sampai tahun 1641, selama berkuasa mereka menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat berpengaruh bagi rakyat di daerah Maluku, yaitu :

  1. Berusaha menanamkan pengaruh kekuasaannya di Maluku.
  2. Menyebarkan agama Katolik di daerah-daerah yang dikuasai.
  3. Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.
  4. Sistem monopoli perdagangan cengkih dan pala di Ternate.

Akibat dari kebijakan tersebut menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat, yang selanjutnya menumbuhkan benih-benih kebencian dan perlawanan terhadap Portugis.

2. VOC di Indonesia

VOC dibentuk pada tanggal 20 Maret 1602 di Ambon, Maluku dengan tujuan untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang negara lain. Oleh pemerintah Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama “ hak oktroi”, seperti:

  • Hak monopoli perdagangan,
  • Hak untuk membuat uang sendiri,
  • Hak untuk mendirikan benteng pertahanan,
  • Hak untuk membentuk tentara,
  • Hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia.

Berikut ini disajikan secara singkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa VOC dan pengaruhnya bagi bangsa Indonesia :

  1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan.
  2. Melaksanakan politik devide et impera (memecah belah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
  3. Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Ambon, dipindah ke Batavia.
  4. Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten) untuk mengawasi perdagangan gelap penyelundupan rempah-rempah di Maluku.
  5. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.

Adapun pengaruh yang dirasakan oleh bangsa Indonesia antara lain :

  • Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC.
  • Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC
  • Hak oktroi VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita.
  • Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem benteng pertahanan , etika perjanjian, dan senjata modern (senjata api dan meriam).
  • Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan.
  • Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang harusnya bisa berlebih.

Akibat salah urus dan terjadinya korupsi oleh para pegawainya, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799.

3. Pemerintahan Hindia Belanda ( Republik Bataafsche)

Kekuasaan di Indonesia diambilalih langsung oleh kerajaan Belanda yang saat itu ada di bawah kekuasaan Perancis ( Republik Bataafche ). Untuk memerintah Hindia Belanda ( Indonesia), diangkatlah Gubernur Jendral Herman Williem Daendels (1808 – 1811 ). Tugas utama yang diemban adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Untuk mencapai tujuan tersebut, Daendels menerapkan kebijakan seperti :

  1. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
  2. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan berupa hasil bumi.
  3. Menetapkan verplichte leverentie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah
  4. Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.
  5. Menerapkan sistem kerja paksa (rodi) dan membentuk tentara dengan melatih pribumi.
  6. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan ( 1.000 km ) untuk kepentingan pertahanan.
  7. Mewajibkan Prianger stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan untuk menanam kopi.
  8. Melakukan penjualan tanah milik negara kepada pihak swasta (asing).

Akibat kebijakan yang diterapkannya tersebut menimbulkan pengaruh bagi rakyat, yaitu :

  • Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat,
  • Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta,
  • Perlawanan oleh para penguasa maupun rakyat,
  •  Kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan.

Selama berkuasa Daendels dikenal sebagai seorang yang kejam, disiplin dan bertangan besi, oleh karena dipandang sangat otoriter maka Daendels ditarik kembali dan kedudukannya digantikan oleh Gubernur Jendral Janssen tahun 1811. Namun dia tidak setangguh Daendels, sehingga harus mengakui kekuasaan Inggris dengan menandatangani Perjanjian/Kapitulasi Tuntang pada tanggal 17 September 1811 dan sejak itu Indonesia jatuh ke tangan Inggris.

4. Kebijakan Pemerintah Kolonial Inggris

Sebagai Gubernur Jendral diangkat Thomas Stamford Raffles ( 1811 – 1816 ), selama berkuasa dia menetapkan kebijakan sebagai berikut :

  1. Menerapkan sistem sewa tanah atau Landrent, dimana para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa tanah, karena tanah dianggap milik negara.
  2. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, dengan maksud untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan atas daerah kekuasaan.
  3. Memperbaharui sistem peradilan dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Inggris.
  4. Merintis pembangunan Kebun Raya Bogor dan menemukan bunga Rafflesia arnoldi.
  5. Menulis buku sejarah Jawa yang berjudul “ History of Java “.
  6. Masa kekuasaan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena terjadi perubahan politik di Eropa seiring jatuhnya Napoleon Bonaparte ( Perancis ) sehingga dalam Konvensi London tahun 1814 status Hindia Belanda dikembalikan seperti sebelum perang yaitu kembali menjadi milik Kerajaan Belanda. Penyerahan kekuasaan dilakukan di Batavia pada tanggal 19 Agustus 1816.

5. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda

Setelah penyerahan kekuasaan tersebut, maka Hindia Belanda kembali dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang menunjuk Van der Capellen sebagai Komisaris Jendral ( 1817-1830 ) yang beraliran liberal (menghendaki urusan ekonomi diserahkan kepada swasta). Tugasnya sangat berat dalam menutup hutang-hutang pemerintah Belanda yang dipakai untuk membiayai perang. Terjadi penentangan oleh golongan konservatif yang menghendaki urusan ekonomi dipegang langsung oleh pemerintah. Situasi perekonomian Belanda yang tidak kunjung membaik menyebabkan golongan liberal kalah, sehingga golongan konservatif mengambilalih kekuasaan. Dalam perkembangannya kedua golongan tersebut silih berganti berkuasa, sehingga kebijakan yang diterapkan di Hindia Belanda juga berubah-ubah. Adapun kebijakan yang diterapkan antara lain : Sistem Tanam Paksa/Cultuur Stelsel ( 1830 – 1870 )

Rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor yang saat itu sangat laku dalam perdagangan internasional seperti kopi, teh, kina, dan tembakau ( disebut tanaman wajib ). Secara singkat pokok-pokok aturan Tanam Paksa adalah sebagai berikut :

  • Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib.
  • Lahan tanaman wajib bebas pajak, karena hasil yang disetor dianggap sebagai pajak
  • Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan.
  • Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib, tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi.
  • Rakyat yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah.
  • Jika terjadi kerusakan atau gagal panen, menjadi tanggung jawab pemerintah.