Menjelaskan Lendasan Konstitusional Ekonomi Pancasila dengan singkat

Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar mengatur sistem ekonomi dan tidak secara langsung menggariskan politik ekonomi. Politik ekonomi harus disusun oleh pemerintah secara realistik berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang berlaku pada waktu tertentu. Misalnya, politik ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam periode Ekonomi terpimpin (1959-1966) setelah bangsa Indonesia tegas bertekad kembali ke UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 juli 1959) di mana pemerintah juga bertekad “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”.

Sistem ekonomi Indonesia yang harus merupakan sistem ekonomi pancasila atau sistem ekonomi koperasi sudah digariskan oleh penjelasan Pasal 2 dan tercantum secara jelas dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal inilah yang seyogyanya selalu menjiwai para penentu kebijaksanaan dalam merumuskan politik ekonomi, baik yang berjangka pendek, menengah, atau panjang.