Menjelaskan Kekuatan Mengikat Dan Bentuk MoU dengan singkat

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Perjanjian akan menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya untuk melakukan suatu hal.

Ketentuan pasal 1338 kuhperdata menjadi dasar hukum bagi kekuatan mengikat mou itu. Menurut pasal 1338, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Dengan kata lain jika mou itu telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320, maka kedudukan dan/atau keberlakuan mou bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam MoU.

Kedua, pendapat yang menyatakan dengan menitikberatkan MoU sebagai sebuah perjanjian pendahuluan sebagai bukti awal suatu kesepakatan yang memuat hal-hal pokok, serta yang harus diikuti oleh perjanjian lain, maka walaupun pengaturan MoU tunduk pada ketentuan perikatan dalam kuhperdata, kekuatan mengikat MoU hanya sebatas moral saja. Dengan kata lain pula mou merupakan gentlement agreement.

Mou ini adalah salah satu jenis dokumen resmi yang didalamnya memuat penjelasan tentang persetujuan diantara dua belah pihak. Dikumen MoU ini lazimnya digunakan didalam sebuah perusahaan berkaitan dengan perjanjian-perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antara perusahaan dengan klien-nya. Bentuk MoU dapat dikenali dari ciri-ciridari isinya yang ringkas, biasanya cukup ditulis dalam satu halaman saja, berisi hal yang dianggap paling pokok atau penting saja, bersifat pendahuluan saja dan biasanya dapat diikuti oleh surat perjanjian yang dimuat terbatas. Umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dokumen mou bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, maka harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan mou ini bersifat moral, akan tetapi dalam prakteknya, mou tetap disejajarkan dengan perjanjian lainnya. Ikatan yang terbentuk tidak hanya  bersifat moral, tetapi juga menjadi sebuah ikatan hukum. Poin pentingnya terletak pada isi atau materi dari nota kesepahaman itu, bukan semata-mata pada istilah.

Sebagai contoh, mou digunakan sebagai perjanjian kerjasama tenaga kerja atau karyawan dengan perusahaannya, perjanjian bidang kesehatan antara pasien dengan pihak rumah sakit, perjanjian bidang pendidikan antara tata usaha dengan honorer, dan sebagainya.

Akibat bila terjadi suatu pengingkaran substansi dari M.O.U

Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari M.O.U dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu :

  1. Pengingkaran terhadap substansi M.O.U yang tidak berkedudukan sebagai kontrak
  2. Pengingkaran substansi M.O.U yang berkedudukan sebagai kontrak (wanprestasi).

Untuk M.O.U yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada musyawarah untuk mencari suatu jalan keluarnya. Adanya sanksi moral dalam hal ini dimisalkan bahwa pihak yang mengingkarinya M.O.U hanya mendapatkan suatu cap buruk terhadap track recordnya. Dan suatu hari bila ia mengadakan suatu perjanjian lagi terhadap pihak lain maka kemungkinan dia tidak akan dipercaya lagi dan tidak akan ada lagi yang akan melakukan kerjasama bisnis lagi dengannya.

Kemudian bagaimana dengan kedudukan dari M.O.U yang tidak  mempunyai suatu kekuatan hukum yang memaksa (sanksi) sehingga bisa mempunyai sanksi. Hal itu tentunya tidak terlepas dari teori ratifikasi. Dimana yang dimaksud dengan ratifikasi disini adalah suatu tindakan pengakuan yang menguatkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, dalam hal ini akan menguatkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dalam hal ini M.O.U yang telah dibuat sebelumnya diratifikasi menjadi sebuah kontrak baru dengan substansi lebih tegas menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak disertai dengan sanksi yang tegas pula jika terdapat suatu pelanggaran.

Sedangkan untuk M.O.U yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka apabila terjadi suatu wanprestasi terhadap substansi dalam M.O.U ini maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi dari perundang-undangan yang berlaku.