Menjelaskan Anggota RIS dengan singkat

Hasil pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat adalah sebagai berikut :

Untuk Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat dipilih anggota-anggota :

  1. Tom Ollii,
  2. Bachmid,
  3. Pupella,
  4. Dauhan,
  5. Rotti,
  6. Mr. Teng Tjing Leng,
  7. A.  C. Manoppo,
  8. A. Mononutu,
  9. Sahetappy Engel,
  10. Andi Gappa,
  11. Sonda Daeng Mattajang,
  12. Nyonyah Waroh,
  13. Andi Lola,
  14. Manteiro,
  15. Jamco, dan
  16. Pitol.

Untuk Senat Republik Indonesia Serikat diusulkan nama-nama kepada Pemerintah Negara Indonesia Timur untuk ditunjuk dua orang di antara mereka sebagai berikut:

  1. Andi Ijo Karaeng Lalolang (Raja Goa, Sulawesi Selatan),
  2. Tangkilisang (KepalaDistrikAmurang di Minahasa),
  3. Koroh , Raja Amarassi (Timor), dan
  4. Sultan DjabirSyah (Ternate)

Dari calon tersebut Pemerintah Negara Indonesia Timur menunjuk sebagai calon Senat Republik Indonesia Serikat :

  1. M. Pellaupessy (Maluku Selatan),
  2. Sultan Kaharuddin (Sumbawa) (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 677-678).

Komisi Urusan Politik dan Konstitusional yang dihasilkan dalam KMB telah merumuskan dan menghasilkan beberapa rekomendasi yang memang hasil ini mengacu kepada hasil dari Konferensi Inter Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta, yaitu:

  1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme.
  2. RIS akan dikepalai seorang Presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan Negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.

Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan upacara pelantikan presiden RIS di Bangsal Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Setelah dilantik, Presiden Sukarno menunju empat formatur kabinet, yaitu Drs. Moh. Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwana IX, Anak Agung Gede Agung, dan Sultan Hamid Algadrie. Drs. Moh. Hatta terpilih menjadi perdana menteri yang akan memimpin Kabinet RIS. Berdasarkan UUD RIS, maka DPR-RIS terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara yang disebut Senat. Jumlah anggota DPR ada 150 orang, terdiri atas 50 orang dari RI dan 100 orang dari lingkungan BFO. Jumlah anggota senat ada 32 orang. Setiap negara bagian mengirimkan dua orang wakilnya. Kepala Negara RIS adalah Presiden. Presiden RIS berstatus sebagai presiden konstitusional sehingga tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Presiden hanya mempunyai wewenang untuk mengesahkan hasil putusan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Dengan demikian, sistem demokrasi yang diterapkan pada RIS adalah demokrasi Liberal seperti yang diterapkan di Belanda dan RI sejak Sultan Syahrir berkuasa.