Menjelaskan Akhir Politik Etis dengan singkat

Politik etis yang dimulai dengan penuh semangat itu, pada awal tahun kedua dasawarsa kedua mulai kabur dan pelaksanaannya diragukan. Perkembangan social politik sejak Kebangunan Nasional dan pecahnya PD1, menimbulkan situasi politik yang melemahka tujuan seperti termaktub dalam politik etis.

Meskipun pemerintah telah dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang akan tetapi oleh karena Tujuan terutama sekali adalah untuk kepentingan induk dan kaum kapitalis Belanda, hasilnya tidak begitu terasa oleh rakyat. Bahkan kehidupan rakyat semakin tergantung kepada pengusaha pemilik modal sebagi penyewa tanah dan tenaganya. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat tetap rendah. Perbedaan di bidang ekonomi, sosial dan politik antara golongan asing dengan golongan pribumi sangat besar. Bahkan diskriminasi berdasarkan warna kulit semakin tajam. Karena menguntungkan, perbedaan yang menyolok tersebut tetap dipertahankan.

Suatu kenyataan bahwa politik etis gagal. Kegagalan tersebut tampak pada tahun-tahun akhir PD1, dimana timbul kelaparan dan kemiskinan. Perbedaan antara golongan Eropa dengan pribumi sangat mencolok. Perusahaan Belanda mengalami kemajuan pesat dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, sebaliknya usaha-usaha untuk membantu rakyat hanya dijalankan semata-mata untuk kepentingan pengusaha di daerah-daerah di tempat mereka mempunyai kebun.

Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual Indonesia yang penuh dengan kesadaran akan harga dirinya dan sebaliknya sadar akan keadaan serba terbelakang dari masyarakatnya. Timbullah dan kesadaran kaum intelektual Indonesia itu aspirasi-aspirasi untuk mencapai kemajuan yang mereka anggap menjadi haknya dan hak masyarakatnya.

Selama masa 1900-1914 terdapat suasana baik bagi politik etis dan tidak banyak dengar kritik terhadapnya. Tetapi sejak 1914 masyarakat mulai bergolak dan banyak dilancarkan kecaman-kecaman bahwa politik etis telah gagal. Karena itu, pada waktu tersebut muncul banyak perlawanan terhadap pemerintah colonial Belanda, bahkan organisasi pergerakan telah dimanfaatkan sebagai media penyalur ketidakpusaa massa. Dalam kecaman itu juga diutarakan bahwa politik paternalistis tidak memperhitungkan hasrat pada pribumi sendiri setelah ada kesadaran pada mereka.

Begitupun dengan munculnya Pergerakan Nasional, maka politik asosiasi praktis kehilangan dasar existensinya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kecenderungan ke arah radikalisasi baik pada pihak pribumi maupun pada pihak Eropa. Pada pihak pribumi, lebih radikalnya pihak Pergerakan Nasional disebabkan oposisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras, sedangkan kebebasan dan kemerdekaan diberi prioritas lebih tinggi dan pada kesejahteraan.

Menghadapi keadaan baru yang tumbuh di kalangan rakyat tersebut, di pihak kolonialis terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menganjurkan untuk menggantikan politik bevoogding (mengasuh selaku wali) menjadi politik ontvoogding (mendewasakan), di mana sikap keras dan mengecarn lambat-laun harus dikurangi. Golongan yang menyokong Hindianisasi Indonesianisasi menganjurkan supaya nasionalisme dihadapi dengan meluaskan lembaga-lembaga pengajaran, aparat pemerintah dalam bidang sosial dan mencega penggunaan ukuran Barat.

Dengan demikian secara langsung dikehendaki agar nasionalisme Indonesia diakui secara resmi. Pihak para penguasa, terutama Gubernur Jenderal, sangat menguatirkan perkembangan itu, oleh karena dipandang dapat mengancam kelangsungan hidup kolonialisme Belanda. Tantangan serupa juga terdapat dikalangan Belanda yang konservatif, baik pejabat pemerintah maupun pengusaha-pengusaha.

Daftar Pustaka:

  • Riclefs. 2007. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
  • Suhartono. 1994. Sejarah Peregrakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  • Tim Penyusun. 1990. Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 7, (Politik Etis). Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka.
  • Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarag Press.