Sebutkan kebijakan ekonomi pemerintah pada tahun 1946 – 1950

7 Kebijakan ekonomi pemerintah pada tahun 1946 – 1950 adalah:

  1. Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri.
  2. Mengadakan Konferensi Ekonomi I (Februari 1946).
  3. Mengadakan Konferensi Ekonomi II (6 Mei 1946).
  4. lanning Board (Badan Perancang Ekonomi) tanggal 19 Januari 1947.
  5. Rencana Kasimo (Kasimo Plan).
  6. Pinjaman nasional.
  7. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) tahun 1948.

Faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adala:

  • Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
  • Adanya blokade ekonomi dari Belanda

Jelaskan kondisi perekonomian Indonesia tahun 1945-1950!

Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.

Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap. Lalu  peninggala pemerintah pendudukan Jepang dimana ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.  Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.

Kemudian Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Apa itu Plan Kasimo?

Indonesia merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Melihat kondisi tersebut, Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasimo mencetuskan kebijakan yang disebut Plan Kasimo.
Plan Kasimo merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan. Plan Kasimo akhirnya terlaksana melalui Rencana Produksi Tiga Tahun (1948-1950). Adapun pokok-pokok

Plan Kasimo meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

  • Perluasan kebun bibit dan padi unggul.
  • Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.
  • Penanaman kembali tanah kosong.
  • Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Apa yang dimaksud Planning Board?

Pemerintah Indonesia membentuk Planning Board (Badan Perancang Ekonomi). Planning Board dibentuk atas usul Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Lembaga yang terbentuk pada tanggal 19 Januari 1947 ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu. Pada awalnya dihasilkan keputusan mengenai rencana pembangunan jangka waktu 2-3 tahun. Dalam perkembangannya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Sesudah badan perancang ini bersidang. Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengumumkan kebijakan pemerintah tentang Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut sebagai berikut.
  • Pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda.
  • Bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi.
  • Perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia.
  • Perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Indonesia-Belanda.
Pada bulan April 1947 Badan Perancang Ekonomi ini berubah menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi.
Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun yang disepakati memiliki beberapa prioritas seperti bangunan-bangunan umum l, perkebunan, dan industri yang telah ada sebelum perang menjadi milik negara. Akan tetapi, pelaksanaan rencana tersebut baru terealisasi pada tahun 1957.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *