Contoh soal pilihan ganda hak warga negara dan jawaban

Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.

Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh soal pilihan ganda hak warga negara dan jawaban

1. Hak untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik merupakan hak warga Negara dalam aspek . . .
a. Politik
b. Ekonomi
c. Social budaya
d. Pertahanan keamanan
e. Hukum dan pemerintahan
Jawaban: A

2. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah …
a. Membayar pajak
b. Mendapat perlindungan hukum
c. Mendapatkan pelayanan kesehatan
d. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
e. Memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
Jawaban:A

3. Perhatikan macam-macam hak berikut !
1) Hak untuk dibela
2) Hak dalam usaha dan pertahanan dan keamanan Negara
3) Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya
4) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
5) Hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.

Diantara macam-macam hak diatas, yang merupakan hak Negara ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1), 2) , dan 3)
b. 1), 3) dan 4)
c. 1), 3), dan 5)
d. 2), 3), 4)
e. 3), 4), dan 5)
Jawaban:C

4. Kewajiban warga Negara Indonesia yang diatur dalam alinea I Pembukaan UUD 1945 adalah . . .
a. Membayar pajak untuk Negara
b. Memajukan kebudayaan nasional
c. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
d. Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi Negara dan dasar Negara
e. Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa
Jawaban: C

5. Hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan Negara tertuang dalam UUD 1945 pasa..
a. 27 ayat (3)
b. 28B ayat (2)
c. 28H ayat (4)
d. 30 ayat (1)
e. 31 ayat (2)
Jawaban: A

6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Pada dasarnya kewajiban warga Negara adalah kewajiban warga Negara
2) Menuntun hak terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan kewajiban
3) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama
4) Hilangnya rasa aman merupakan salah satu bentuk pelanggaran gak warga nega.

Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor . . .
a. 1) dan 2)
b. 1) dan 3)
c. 2) dan 3)
d. 2) dan 4)
e. 3) dan 4)
Jawaban: E

7. Tidak maumematuhi dan menaati peraturan yang berlaku merupakan perilaku yang menunjukkan adanya . . .
a. Pelanggaran hak
b. Pengingkaran hak
c. Kesadaran hukum
d. Pengingkaran kewajiban
e. Nasionalisme dan patriotism
Jawaban:D

8. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut!
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul

Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 5)
Jawaban: B

9. Kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam . . .
a. Alinea I pembukaan UUD 1945
b. Alinea II pembukaan UUD 1945
c. Alinea III pembukaan UUD 1945
d. Alinea IV pembukaan UUD 1945
e. Pasal 2 Aturan Peralihan
Jawaban: A

10. Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu . . .
a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
Jawaban:D

Apa Pengertian Hak Repudiasi

Pengertian hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain. Artinya seseorang tetap memilih negara kelahirannya. Hak repudiasi berlaku dalam stelsel pasif.

Hak repudiasi pada awal kemerdekaan Indonesia

Menurut sejarah dalam hukum kewarganegaraan di Indonesia, Indonesia pernah menggunakan atau menerapkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada masa awal kemerdekaan saat itu.

Salah satu hasil keputusan pada Konferensi Meja Bunda (KMB) tersebut ialah mulai adanya penerapan stelsel pasif dengan hak repudiasi dimana diberlakukan bagi penduduk Indonesia keturunan, seperti : China, Jepang, Korea, dan Saudi Arabia.

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas bahwa penduduk Indonesia dengan kriteria keturunan china, jepang, korea, dan saudi arabia dapat langsung bergabung menjadi salah satu warga negara tertentu, tanpa melakukan atau mempertimbangkan segala bentuk tindakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengertian stelsel aktif dan stelsel pasif

Stelsel aktif dan stelsel pasif adalah dua metode penetuan kewarganegaraan yang lazim dipakai. Yang dimaksud dengan stelsel aktif adalah seseorang wajib melakukan suatu tindakan tindakan hukum secara aktif untuk mendapatkan kewarganegaraan. Sementara stelsel pasif adalah seseorang dengan sendirinya dianggap sebagai warga Negara tanpa harus melakukan tindakan tindaan hukum seperti pasa stelsel aktif.

Dalam pelaksanaannya kedua stelsel tersebut mengakibatkan dua konsekuensi Hukum yaitu sebagai berikut :
  1. Hak Opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Hak opsi ini berlaku pada stelsel aktif. Contoh : Seseorang yang ingin menjadi warga negara tertentu harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang ditentukan oleh negara tersebut, setelah memenuhi syarat tersebut maka pemerintah negara tersebutlah yang menentukan masuk atau tidaknya seseorang yang ingin menjadi warga negaranya
  2. Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang diberikan oleh negara lain. Hak Repudiasi berlaku pada stelsel Pasif, Contoh: Seseorang yang telah berjasa pada negara tertentu tetapi bukan warga negaranya diberikan atau ditawarkan menjadi warga negaranya tetapi menolak karena memilih kewarganegaraan asalnya, menolak disini disebut hak repudiasi.

Pewarganegaraan atau naturalisasi diberikan (atau tidak diberikan) atas permohonan instansi yang memberikan pewarganegaraan itu ialah menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri kehakinaman, yang sekarang bisa kita kenal dengan kementrian hukum dan ham. Persetujuan Dewan Menteri ialah untuk menjamin adanya peninjauan yang seksama sebelum mengadakan keputusan atas permohonan pewarganegaraan.

Menteri kehakiman menolak atau mengabulkan permohonan pewarganegaraan dengan keputusan Menteri kehakiman. Keputusan menteri kehakiman tersebut mulai berlaku pada hari permohonan mengucapkan sumpah atau janji, akan tetapi berlaku surut hingga hari tanggal keputusan menteri, sehingga mulai hari tanggal ini permohonan menjadi warganegara Rebublik Indonesia.

Orang-orang bangsa lain adalah orang lain bangsa asing baik warga negara dari negara asing ataupun orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan. Sebutan pewarganegraan (naturalisasi) meliputi memberi status kewarganegaraan indonesia seorang atau sejumlah orang dari warga negara asing, atau memberi status sebagai warga negara Indonesia seorang atau sejumlah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless).

Menurut perundang-undangan Republik Indonesia warga negara yang memiliki dwi kewarganegaraan haruslah memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut sehingga sampai dia memiliki satu kewarganegaraan saja. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut dewasa adalah mereka yang berusia 18 tahun atau telah kawin lebih dahulu. Jika telah memutuskan tali perkawinan mereka berusia 18 tahun penuh maka mereka itu tetep dewasa.

Bagi warga negara Indonesia bila persetujuan ini diperlakukan kepada orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia, menurut perundang-undangan kewarganegaraan indonesia yang di sebut “memperoleh” atau “memilih” kebangsaan Republik Indonesia akan diganti dengan kebangsaan Indonesia, dan dimana disebut “tetap memegang” kebangsaan belanda atau kebangsaan negara asing atau “menolak” kebangsaan Indonesia. Maka hilanglah kebangsaan Indonesia, jika telah hilang kebangsaan Indonesia ii secara otomatis segala hal yang bersangkutan dengan hak-hak dan kewajiban warga negara maupun negara kepadanya juga terhapus atau hilang.

Keterangan-keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan dapat dinyatakan oleh yang berhak dihadapannya, atau dikirim berupa surat kepada baik komisaris-komisaris agung kedua belah pihak. Di negara asing keterangan tersebut boleh dinyatakan dihadapan atau dikirimkan berupa surat kepada pegawai-pegawai diplomatikatau konsul kepada kedua belah pihak yang di daerahnya orang yang bersangkutan itu bertempat tinggal .

Kesimpulannya  bahwa Ada 2 macam naturalisasi atau pewarganegaraan yaitu pewarganegaraan biasa dan pewarganegaraan istimewa. Hak repudiasi dipergunakan dalam pewarganegaraan istimewa karena negara yang menawarkan status kewarganegaraannya kepada seseorang yang dianggap pantas untuk di berikan status kewarganegaraan negara tersebut, sedangkan hak opsi dipergunakan pada pewarganegaraan biasa.

Akibat hukum dari hak repudiasi atau penolakan status kewarganegaraan yang ditawarkan dari suatu negara bagi orang yang bersangkutan adalah hilangnya kewarganegaraan dari negara yang dilepas serta hilangnya hak-hak, kewajiban warga negara maupun negara serta fasilitas dari negara yang ditolaknya.

 

Keanggotaan DPR diresmikan dengan apa ?

Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden untuk melaksanakan 3 fungsi yang berdasarkan dengan UUD 1945 yakni legislatif, anggaran, dan pengawasan.

Keanggotaan DPR tersebut ditentukan saat anggota menyatakan sebuah sumpah jabatan di depan presiden serta saat itu juga anggota resmi dilantik. Jika terjadi banyak suatu hal yang bertentangan selama menjabat atau menjadi anggota DPR, maka dapat dikeluarkan atau diberhentikan secara tidak hormat pada saat itu juga.

Nah anggota DPR sebelum bertugas, mengucapkan sumpah maupun janji secara bersamaan, yang dimana dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, saat rapat paripurna DPR.

Apa itu DPR ?

DPR merupakan sebuah lembaga yang paling tunggi dan memiliki posisi sejajar dengan presiden. Adapun lembaga tertinggi di indonesia adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Fungsi DPR

DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Legislasi

Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja

Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Susunan dan Keanggotaan DPR

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.

Tugas dan Wewenang DPR

  1.  membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
  2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undangundang;
  3. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPR dan yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan;
  4. memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  5. menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
  6. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
  7. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  8. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang memerhatikan pertimbangan DPD;
  9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  10. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
  11. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
  12. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Hak DPR

1. Hak Interpelasi

Hak ini artinya seorang DPR dapat meminta keterangan pemerintah atas kebijakan yang di ambil dan mengenai dampak yang luas atas kebijakan tersebut.

2. Hak Angket

Hak ini artinya seorang DPR akan melakukan penyelididkan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan perundang – undangan.’’

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

  • Berpendapat mengenai kebojakan pemerintah atau fenomena di dalam negeri dan internasional
  • Menindak lanjuti atas hak angket dan interpelasi
  • Pendugaan Presiden atau Wapres melakukan perbuatan yang melanggar sumpah, UU dan norma lainnya.

Larangan Anggota DPR

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.