Berikut ini Demokrasi – dijelaskan lengkap

Sebenarnya, pengertian utama demokrasi adalah adanya hak-hak rakyat untuk ikut memerintah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pengertian itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Austin Ranney menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat dan pemerintahan mayoritas. Dengan begitu, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain. begitu pula dengan bentuk demokrasi pada suatu masa akan berbeda dengan pada masa yang lain. Misalnya di Indonesia, bentuk demokrasi seka- rang berbeda dan bentuk demokrasi, Baik pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 maupun Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Demokrasi berlangsung dengan berdasarkan pada asas-asas tertentu. Asas-asas demokrasi itu ialah sebagai berikut.

  • Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
  • Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan dari rakyat tidak ada, Sulitlah dikatakan bahwa pemerintahan itu adalah suatu pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan dengan tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

  • ┬áDemokrasi dengan Sistem Parlementer

Demokrasi parlementer sebagaimana yang sudah terdapat di Prancis, Belgia, dan Belanda, kekuasaan legislatif (Parlemen atau DPR) terletak di atas kekuasaan eksekutif. Kedua kekuasaan itu mempunyai hubungan erat. Dalam sistem demokrasi ini, menteri-menteri kabinet harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya kepada parlemen. Ini berarti bahwa kabinet harus mendapat kepercayaan dari parlemen, Untuk mendapatkan kepercayaan parlemen, kebijaksa- naan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.

  • Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Demokrasi menggunakan sistem pemisahan kekuasaan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara tersebut, kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, Sedangkan kekuasaan eksekutif oleh presiden. Sementara itu, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Masing-masing kekuasaan terpisah satu sama lain. Kekuasaan-kekuasaan setiap badan itu sengaja dibatasi untuk menjaga keseimbangan serta mencegah agar kekuasaan salah satu badan tidak terlampau besar. Dari persamaan derajat setiap badan dimaksudkan agar dapat saling mengawasi. Inilah yang dimaksud dengan sistem pengawasan dan keseimbangan (chek and balance) dalam pemerintahan Amerika Serikat. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh kongres. Masa jabatan yang dijalakan presiden tidak tergantung pada dukungan kongres, tetapi telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu.Para Menteri yang duduk dalam kabinet dan mengepalai departemen, di- angkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas presiden yakni melaksanakan pemerintahan pusat serta undang-undang sebagaimana mestinya.

  • Demokrasi dengan Sistem Referendum

Demokrasi menggunakan sistem referendum berlaku di negara-negara bagian Swiss yang disebut kanton. Kanton berbentuk republik. Pada kanton-kanton ini terdapat juga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang menonjol adalah bahwa tugas legislatif selalu terletak di bawah pengawasan seluruh rakyat. Pengawasan ini dilakukan dengan cara referendum yang terdiri dari referendum obligator dan referendum fakultatif.
Referendum yang artinya pemungutan suara rakyat mengenai suatu rencana undang- undang. Referendum obligator merupakan pemungutan suara rakyat yang wajib, dilakukan mengenai suatu rencana undang-undang dasar negara bagian atau undang-undang lain yang dipandang sangat penting. Adapun Referendum fakultatif yakni merupakan pemungutan suara rakyat mengenai suatu undang-undang tanpa keharusan, kecuali jika dalam waktu tertentu setelah rancangan referendum. Terdapat empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi yaitu:

  1. Kedaulatan rakyat, berarti bahwa kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan
    pemerintahan berdasarkan yang pokok berada di tangan seluruh warga masyarakat, bukan di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa.
  2. Persamaan politik, Artinya bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara.
  3. Konsultasi kepada rakyat, Artinya bahwa keputusan-keputusan mengenai kebijakan manakah yang paling cocok untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat.
  4. Majority rule dan minority right, Dalam pemerintahan demokrasi, keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, pemerintah harus bertindak sesuai kehendak bagian terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat.