Di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945 jo. Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah[1]:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan.atau Wakil presiden menurut Undang-undang Dasar.

Sementara sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar RI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut[2]:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan kenbaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai poitik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela
6. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres telah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden

[1] Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 250.

[2] Ibid., hlm. 251.