Menjelaskan Tujuan Hukum Agraria Nasional dengan singkat

Upaya untuk meletakan dasar bagi pendayagunaan obyek hukum agraria yaitu bumi, air, luar
angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, pada tahun 1960 telah diundangkan UU
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang merupakan induk dan dasar
politik dan hukum agraria nasional.

 

UUPA dikatakan sebagai hukum agraria nasional karena UUPA memenuhi 2 kriteria yaitu :

1. Secara nasional formal dibuat oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama Presiden sebagai
pembentuk UU. Hal ini terdapat dalam konsideran UUPA dimana:

“hukum agraria colonial harus diganti dengan hukum agraria nasional yang disusun dalam bahasa Indonesia, dibuat oleh pembentuk UU Nasional Indonesia dan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.”

2. Secara nasional materiil:

Memiliki arti bahwa tujuan, asas dan isi harus sesuai dengan kepentingan nasional. Berdasarkan
Konsideran (Berpendapat huruf a s/d d) bahwa Hukum Agraria yang baru.