Menjelaskan Tugas dan Wewenang MPR dengan singkat

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR yaitu sebagai berikut.

  • MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD Pasal 3 Ayat (1)
  • MPR hanya bisa memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD Pasal 3 ayat (3).
  • Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang dalam memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden Pasal 8 Ayat (2)
  • MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden Pasal 3 Ayat (2)
  • Bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya Pasal 8 Ayat (1)
  • Bila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak bisa melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

    Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. Pasal 8 Ayat (1).