Menjelaskan Tugas Dan Wewenang Kejaksaan dengan singkat

Pelaksanaan kekuasaan negara itu diselenggarakan oleh:

  • Kejaksaan Agung
    Berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya pada wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan serta tanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksaan tugas, serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. jaksa Agung dinagkat dan diberhentikan oleh presiden.
  • Kejaksaan tinggi
    berkedudukan di ibukota provinsi serta hukumya pada wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yakni merupakan peminpin dan penanggung jawab kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, serta wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
  • Kejaksaan negeri
    Hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota serta berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yaitu pimpinan dan
    penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, serta wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Di Kejaksaan Negeri tertentu ada juga Cabang Kejaksaan Negeri
    yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga sudah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam *pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Ada juga Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Kejaksaan bisa meminta kepada hakim agar bisa menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak sebab bersangkutan tidak bisa berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang bisa membahyakan orang lain, dirinya sendiri atau lingkungan. Pasal 32 Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan sertabadan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.