Menjelaskan Syiar Nagari dengan singkat

Rangkiang nan tinggi manjulang
Sawah nan bapiring bapamatang
Ameh jo perak nan batahia batimbang
Kabau jo bantiang nan banyak di padang
(rangkiang yang tinggi menjulang
Sawah luas punya petakan dibatasi pematangnya
Emas dan perak banyak
Kerbau dan jawi banyak di padangnya)

Butir Undang Undang Nagari ini mengatur sarana prasarana serta aset ekonomi nagari disebut sebagai dapat menghidupkan syiar (semarak) nagari yang menunjukan kesejahteraan rakyat dan aman kemakmuran. Sarana dan aset ekonomi nagari itu yang mesti diadakan: (1) rangkiang (lumbung gabah/ beras), (2) lahan basah (sawah), (3) masyarakat memiliki perhiasan (emas dan perak), memiliki ternak (kerbau dan jawi) serta padang rumput tempat pengembalaannya.

Menurut pasal 10 (1) Perda Kabupaten Agam No 31 Tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari, pemerintah nagari terdiri atas yaitu:

  • Wali nagari
  • Sekretaris nagari
  • Kepala urusan pemberdayaan dan pemerintahan
  • Kepala urusan ketentraman dan ketertiban
  • Kepala urusan kesejahteraan rakyat
  • Kepala urusan administrasi keuangan dan aset nagari
  • Wali Jorong

Tugas Dan Kewajiban Wali Nagari

Ada beberapa tugas dan kewajiban wali nagari yang terdapat dalam peraturan daerah kabupaten agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari Pasal 13 menjelaskan sebagai berikut:

 

  • Wali Nagari memiliki tugas dan kewajiban yaitu:
    1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari.
    2. Menjalankan urusan rumah tangga nagari.
    3. Membina kehidupan masyarakat nagari.
    4. Menggerakkan potensi peratau sebagai sumberdaya pembangunan nagari.
    5. Membina perkonomian nagari.

    6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari.
    7. Mendamaikan perselisihan masyarakat nagari.
    8. Mewakili nagari di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
    9. Mengajukan rancangan peraturan nagari dan bersama BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari) menetapkan sebagai peraturan nagari.
    10. Menumbuh kembangkan dan melestarikan adat dan syarak yang hidup di nagari yang bersangkutan.

  • Penyelenggaraan pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkan kepada bupatai melalui camat.

  • Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh wali nagaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
  • Wali nagari memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya wali nagari bertanggungjawab kepada rakayt melalui BPRN, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 (1) Perda Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya wali nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPRN dan secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui camat.