Menjelaskan Sejarah Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia dengan singkat

  • Perkembangan Demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat, pembangunan disegala bidang melalui Pelita I,II,III,IV,V dan berhasil menyelenggarakan PEMILU tahun 1971, 1977, 1982, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa itu dianggap gagal, sebab :

Baca Juga : 

  • Rotasi kekuasaan politik yang tertutup.
  • Rekrutmen politik yang tertutup.
  • Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
  • Pengakuan HAM yang terbatas.
  • Tumbuhnya KKN.
  • Sebab jatuhnya Orde Baru.
  • Hancurnya ekonomi nasional.
  • Terjadinya krisis politik.
  • TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru.
  • Gelombang Demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.
  • Perkembangan Demokrasi Pancasila Pada Masa Reformasi

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan Reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya UUD 1945 (bagian Batang tubuhnya) karena dianggap sebagai sumber kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era Reformasi ini adalah Demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi Parlementer.
Perbedaan demokrasi Reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah :

  1. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
  2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
  3. Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
  4. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.