Menjelaskan Sejarah Diplomasi dengan singkat

  • Perkembangan Diplomasi di India Kuno.

Diplomasi telah berlangsung dan berkembang di india. Berdasarkan bukti tertulis yang menunjukan bahwa kegiatan diplomatik telah berlangsung dan berkembang sejak lama Hal ini ditunjukan dari ditemukannya referensi mengenai berbagai tipe utusan seperti duta, prahita, palgala, suta dan sebagainya. Duta sebutkan sejak masa Regweda dan sesudahnya, Istilah prahita digunakan pertama kali di kitab Yajurweda.

Duta adalah ahli dalam hal pengumpulan informasi mengenai kekuaan musuh, prahita merupakan utusan yang dikirim oleh rajanya. Dalam hal ini terlihat bahwa fungsi pada duta, yang dulunya berkerja sebagai pesan dan utusan, telah diperluas pada periode Yajurweda dan telah dibebani tanggung jawab baru.

Pada masa setelah Yajurweda, muncul berbagai contoh penunjukan wakil-wakil diplomatik oleh para penguasa untuk mewakili mereka di istana satu sama lain, baik dalam waktu damai maupun perang. Palgala dan Suta merupakan pejabat-pejabat tinggi yang memiliki pengaruh dalam pemilihan raja, mereka juga ditugaskan untuk membawa misi-misi diplomatik penting ke negara-negara lain.

Palgala terutama berfungsi sebagai pembawa pesan politik ke negara-negara tetangga. Suta menjalankan sejumlah tugas seperti charioteer, penyebarluasan informasi dan lain-lain. Dimana dibawah suta-lah institusionaliasai diplomasi terwujud dalam sebuah departemen diplomasi dalam kerajaan kuno di India.

  • Perkembangan Diplomasi di Yunani Kuno

Thucydides memberikan gambaran tentang praktek-praktek diplomatik di Yunani Kuno sebagai berikut: Sejak abad ke-6 S.M. dan selanjutnya para warga kota Yunani melakukan praktek memilih ahli pidato mereka yang terbaik (biasanya beberapa) sebagai utusan mereka.

Utusan-utusan ini dipercayai dengan tugas membela kasus mereka di depan majelis rakyat dari liga atau kota-kota lain dimana mereka dikirim untuk berunding. Mereka diharapkan mengajukan proposal dalam sebuah pidato. Perundingan atau negosiasi dilakukan secara lisan dan dimuka umum. Apabila negosiasi berhasil dan menghasilkan perjanjian, perjanjian diukir pada loteng suci agar bisa dilihat umum. Penandatanganan perjanjian dilakukan secara terbuka dan khidmat.

  • Perkembangan di Romawi Kuno

Tradisi diplomasi dan metode-metode diplomasi serta praktek-prakteknya ini disebarkan dari bangsa Yunani kepada bangsa Romawi. Romawi punya “practical sense” yang baik dan kapasitas administrasi yang mengagumkan. Tetapi mereka tidak membuat kontribusi yang penting pada perkembangan seni negosiasi yang sangat penting dalam diplomasi.

Mereka lebih suka memaksakan kehendaknya daripada melakukan perundingan atas dasar timbal balik. Mereka menyerbu lawannya yang keras kepala dan hanya mengecualikan mereka yang mau tunduk pada kehendak Romawi; Dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional, mereka menciptakan beberapa ungkapan seperti:

  1. ius civile (hukum yang diterapkan pada warganegara Romawi);
  2. ius gentium (hukum yang diterapkan pada warganegara Romawi dengan orang asing);
    ius naturale (hukum yang umum bagi seluruh umat manusia).

Fungsi Diplomasi

Fungsi diplomat menurut Norman dan Howard c parkins, 1957 sebagai duta dari negaranya maka diplomasi memiliki fungsi yaitu:

  • Representasi
    Yaitu mewakili negara asalnya dalam melakukan perundingan dan sebagainya dengan membawa nama negara asal.
  • Negosiasi
    Melakukan negosiasi dengan negara lain berkait dengan permasalahan negara asal.
  • Reporting
  • Prortection of the interst of the nation and of its citizans in foreigen lands.

Tujuan Diplomasi

Sedangan menurut S L Roy, 1991 tujuan dari diplomasi yaitu:

  1. Tujuan Politik
    Berkaitan dengan kebebasan politik dan integritas teritorialnya, dalam konteks Indonesia ialah mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh serta melindungi kedaulatan wilayah NKRI dari sabang sampai Merauke.
  2. Tujuan Ekonomi
    Berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional.
  3. Tujuan Kultur
    Melestarukan serta memperkenalkan kebudayaan nasional pada dunia internasional.
  4. Idiologi
    Mempertahankan keyakinan dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah bangsam dalam konteks Indonesia ialah Pancasila.

Tugas Diplomasi

Jika membicarakan tugas diplomasi sebenarnya tidaklah terlepas dari tugas dari para pelakunya maupun institusinya, utamanya seperti para diplomat dengan perwakilan diplomatiknya yang berada di suatu negara sebagaimana tersebut dalam “Konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik”. Para diplomat dianggap sebagai corong dari pemerintahanya dan saluran resmi komunikasi antara negara pengirim dan negara penerima.

Ada keyakinan bahwa berhasilnya diplomasi dari suatu negara itu akan tergantung sekali dari bagaimana memilih para diplomatnya, termasuk kemampuan serta kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini memang terbukti dalam sejarah.

Tugas utama dari diplomat adalah menyangkut keterwakilannya (representation) dari suatu negara di negara lain. Ada yang menganggap bahwa para duta besar itu merupakan mata dan telinga dari negaranya. Tugas mereka mencakupi keterwakilan diplomatik, mengadakan pertukaran nota mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama, melakukan perundingan mengenai yang bersifat strategis dan politis, melindungi kepentingan warga negaranya di negara penerima, dan singkatnya memberikan perlindungan serta memajukan kepentingan negara pengirim di negara penerima.

Dalam menyelesaikan pertikaian atau permasalahan, duta besar tidak memiliki kapal perang dan tidak pula mempunyai infanteri yang besar ataupun banteng, senjata utamanya semata-mata hanyalah kata-kata dan kesempatan. Dalam transaksi-transaksi yang penting, kesempatan berlalu sangat cepat. Sekali hilang maka hal itu sukar dapat ditemukan lagi.

Adalah merupakan pelanggaran yang besar untuk menghilangkan demokrasi dari suatu kesempatan, karena kesempatan itu dapat menghilangkan oligarki dan otokarsi. Menurut sistem itu, tindakan dapat diambil dengan cepat dan hanya meminta dengan kata.

Aspek lain dalam Konvensi Wina 1961 yang menyangkut diplomasi adalah perundingan (negotiation) yang dilakukan dengan pemerintah negara penerima. Perundingan dapat timbul karena adanya sesuatu masalah yang berkaitan dengan perdagangan, komunikasi atau mengenai masalah militer. Demikian juga perundingan itu bisa dilakukan karena adanya tuntutan negaranya tehadap negara penerima atau sebaliknya.

Menurut Hans J. Morgenthau tugas diplomasi dapat dibagi dalam empat pokok:

  1. Diplomasi harus membentuk tujuan dalam rangka kekuatan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu negara yang ingin menciptakan tujuan-tujuannya yang belum dicapai haruslah berhadapan dengan suatu risiko untuk perang. Karena itu diperlukan suksesnya diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya tersebut sesuai dengan kekuatannya.
  2. Di samping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya. Didalam hal ini, sesuatu negara haruslah menghadapi resiko akan terjadinya peperangan, apabila diplomasi yang dilakukannya itu salah dalam menilai mengenai tujuan dan kekuatan negara-negara lainnya.
  3. Diplomasi haruslah menentukan dalam hal apa perbedaan dalam tujuan-tujuan itu dapat cocok satu sama lain. Diplomasi harus dilihat apakah kepentingan negaranya sendiri dengan negara lain cocok. Jika jawabannya “tidak”, maka harus dicari jalan keluar untuk merujukkan kepentingan-kepentingan tersebut.
  4. Diplomasi harus menggunakan cara-cara yang pantas dan sesuai seperti kompromi, bujukan dan bahkan kadang-kadang ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Pentingnya Diplomasi dalam Hubungan Internasional

Negara Indonesia sebagai negara yang sudah merdeka dan berdaulat sangat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri serta kebijakan kebijakan luar negerinya. Kita menyadari bahwa suatu bangsa dan negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Sehingga kerjasama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional mutlak diperlukan, baik yang menyangkut di bidang politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dilandasi oleh prinsip persamaan derajat dan didasarkan pada politik luar negeri bebas aktif.

Mengenai pentingnya hubungan internasional bahwa setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda beda. Ada negara yang kuat akan sumber daya alam, ada juga yang banyak penduduknya, sementara ada negara lain yang mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Kekurangan yang ada dapat diatasi dengan saling berhubungan denga yang lain. Hal inilah yang melahirkan hubungan internasional antar bangsa antar negara.

Kartasasmita dalam Suprapto (2005) menyatakan bahwa Hubungan Internasional dimaksudkan untuk :

  • Mempererat hubungan antar negara yang satu dengan yang lain
  • Mengadakan kerjasama dalam rangka saling membantu
  • Menjelaskan dan menegakkan kedaulatan dan batas-batas wilayah
  • Mengadakan perdamaian dan perundingan pakta non agresi
  • Mengadakan hubungan dagang atau ekonomi sesuai dengan kepentingan masing-masing

Diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam dan banyak untuk bermain di dalam hubungan internasional. Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang terorganisasi, diplomasi, dengan penerapan metode negosiasi, persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya, mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi. Diplomasi merupakan salah satu bagian penting dalam pemeliharaan perdamaian. Pentingnya diplomasi sebagai pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional.

Diplomasi telah memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan internasional. Banyak masalah yang nyata bisa diselesaikan melalui diplomasi. Sehubungan dengan ini penelitian Richard W. Sterling mengatakan, “sungguh, diplomasi adalah politik hubungan internasional, politik internsional bagi arti yang paling tepat bagi istilah itu.” Pada intinya, pentingnya diplomasi sebagai suatu instrument tatanan internasional yang damai tak bisa dipungkiri dan mengoptimalkan aktivitas komunikasi internasional.

Berbagai Masalah Mengenai Diplomasi

Bill Scott (1990) mengatakan dalam proses komunikasi terdapat hambatan-hambatan, sebagai berikut:

  • Apa yang dikatakan belum tentu didengar
  • Apa yang didengar belum tentu dimengerti
  • Apa yang dimengerti belum tentu diterima
  • Pembicara mungkin tidak dapat mengetahui apa yang telah didengar/dimengerti/diterima oleh pendengar.

Blake dan Haroldsen juga menyimpulkan beberapa sumber gangguan semantik, antara lain:

  1. Kata-kata yang dipergunakan terlalu sukar dimengerti atau dipahami komunikan.
  2. Perbedaan dalam memberikan arti kata denotatif pada kata-kata yang dipergunakan saat berkomunikasi.
  3. Perbedaan dalam memberikan arti kata konotatif pada kata-kata yang dipergunakan saat berkomunikasi.
  4. Pola kalimat yang dipergunakan komunikator membingungkan komunikan.
  5. Terdapat perbedaan budaya antara komunikator dengan komunikan.

Berikut merupakan kasus permasalahan mengenai diplomasi yang dialami oleh menteri luar negeri tahun 2002,

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengakui banyaknya hambatan di Deplu untuk menjalankan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. “Adanya perubahan besar dan mendasar di dalam negeri, khususnya reformasi, yang memungkinkan polarisasi pendapat dan fragmentasi,” katanya saat ditemui di sela-sela peringatan hari ulang tahun ke-57 Departemen Luar Negeri di kantornya, Senin (19/8) siang.

Hal itu diungkapkannya bersamaan dengan adanya pertemuan Foreign Policy Breakfast di tempat yang sama. Forum ini dihadiri Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Perekonomian Dorodjatun Kutjoro-Jakti, Menko Kesra Yusuf Kalla. Dari luar kabinet hadir lima bekas Menteri Luar Negeri, yakni Subandrio, Roeslan Abdul Gani, Mochtar Kusumaatmaja, Ali Alatas, dan Alwi Shihab.

Menlu mengungkapkan, banyaknya tudingan akan lemahnya diplomasi Deplu juga banyak dipengaruhi kekurangpahaman publik akan makna diplomasi sendiri. Dalam diplomasi, kata dia, tidak semua hal bisa diutarakan kepada publik. “Banyak yang bersifat secret-nya,” kata bekas Direktur Jenderal Politik di era Menteri Luar Negeri Alwi Shihab ini.

Dia mencontohkan kasus pemulangan TKI dari Malaysia dan penahanan Agus Dwikarna di Filipina. Dari kedua kasus itu, kata Hassan, pemerintah dianggap lambat mengantisipasi dan menanganinya. Padahal, kasus terjadi karena Indonesia tidak bisa mencampuri hukum di negeri tersebut.

Untuk kasus TKI pun, Hassan melanjutkan, pihaknya telah berusaha untuk memuluskan proses pemulangan mereka. Hanya saja, penumpukan TKI ilegal yang memutuskan pulang di akhir masa tenggang yang diberikan Malaysia memang menimbulkan masalah lain. “Tiap hari dikeluarkan 2.000 paspor. Kita juga sudah upayakan agar TKI yang telah memiliki dokumen bisa kembali bekerja jika pengusaha atau majikannya menginginkan mereka kembali,” paparnya.”

Demikianlah pembahasan mengenai Diplomasi adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Sejarah, Fungsi, Tujuan, Tugas dan Masalah semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Baca Juga: