Menjelaskan Proteksi Radiasi dengan singkat

Proteksi radiasi diterapkan pada pekerja, anggota masyarakat dan lingkungan hidup tanpa memasukkan pasien sebagai obyek yang harus diproteksi. Alasannya, karena pasien memperoleh manfaat dari radiasi yang diberikan padanya. Namun, saat ini justru pasien memperoleh prioritas proteksi radiasi yang lebih dibandingkan dengan pekerja dan anggota masyarakat. Jika pasien hanya memperoleh radiasi serendah mungkin yang dapat dicapai tanpa mengabaikan informasi diagnostik yang harus dicapai dengan sistem proteksi radiasi yang baik maka staf dan personil yang ada didekatnya pun akan berpotensi menerima radiasi yang rendah.

Artinya, proteksi radiasi pada pekerja tidak dapat dipisahkan dari proteksi radiasi pada pasien. Jika sistem proteksi radiasi diterapkan maka pekerja memiliki risiko yang lebih rendah dari pada pasien. Radiasi yang diterima oleh pekerja sebagian besar adalah hamburan dari pasien. Oleh karena itu jika pasien menerima radiasi yang rendah maka pekerja radiasi juga akan menerima paparan radiasi hambur yang rendah pula. Namun hubungan risiko radiasi antara pekerja dan pasien tidak sesederhana itu, banyak faktor yang dapat menyebabkan dosis pada pekerja. Salah satu faktor utama adalah peralatan proteksi yang memadai dan penggunaannya yang tepat dalam ruang tindakan dan pengetahuan pekerja mengenai proteksi radiasi.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat prinsip dasar proteksi dan keselamatan radiasi yang harus diprogram dan dilaksanakan yaitu justifikasi pemanfaatan, optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi, dan limitasi dosis. Pada konteks paparan radiasi yang telah disampaikan di atas, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) paparan yaitu paparan medik, paparan pekerja, dan paparan publik. Paparan medik tersebut terkait paparan terhadap pasien, pendamping pasien, dan sukarelawan. Sedangkan paparan pekerja itu terkait paparan yang diterima oleh pekerja atau personil, dan paparan publik adalah terkait dengan paparan pada anggota masyarakat ataupun individu yang tidak terindikasi klinis (mediko-legal). Pada paparan medik, diperlukan penerapan prinsip justifikasi dan optimisasi, sedangkan pada paparan pekerja dan paparan publik diperlukan penerapan ketiga prinsip proteksi radiasi tersebut.

Pemanfaatan sumber radiasi pengion harus selalu dikontrol atau dikendalikan oleh badan pengawas. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai badan pengawas yang memiliki tugas dan kewajiban dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang di dalamnya termasuk penggunaan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh BAPETEN tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik diantara para pemangku kepentingan. Misalnya dalam hal pengawasan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan. Penggunaan radiasi secara garis besar dilakukan oleh rumah sakit, klinik ataupun puskesmas. Institusi pengguna radiasi juga ada yang dari pihak swasta dan pemerintah yang pemiliknya disebut dengan pengusaha instalasi atau pemegang izin atau pemohon izin. Instansi milik pemerintah ataupun swasta dalam hal pelayanan kesehatan dibina oleh Kementerian Kesehatan.

Selain itu juga ada institusi pelaksana sebagaimana amanat UU No. 10 Tahun 1997 sebagai badan pelaksana, BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional), juga memiliki tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan penggunaan radiasi dibidang kesehatan.

Ada institusi pendidikan seperti Politeknik Kesehatan, Universitas, dan lembaga profesi, seperti dokter spesialis, perawat, radiographer, fisikawan medik, dll. Kesemua institusi tersebut adalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber radiasi pengion di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi kerangka hukum pengawasan, maka sampai saat ini pemerintah melalui BAPETEN telah memiliki perangkat peraturan yang telah disesuaikan dengan standar internasional IAEA seperti BSS 115 dan standar lain sebagai turunannya.

Selain itu juga secara internasional telah keluar rekomendasi dan standar baru seperti ICRP No. 103 Tahun 2007 dan IAEA General Safety Requirement (GSR) Part 3 Tahun 2011. Perkembangan standar dan rekomendasi internasional merupakan wujud dari perkembangan pengawasan yang terjadi di internasional, diantaranya rekomendasi baru mengenai nilai batas dosis ekivalen untuk lensa mata, yaitu 20 mSv per tahun rata-rata selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak boleh dalam setahun melebihi 50 mSv. Rekomendasi tersebut akan memberikan implikasi yang sangat besar untuk para pekerja radiologi intervensional, karena sebelumnya nilai batas dosis untuk lensa mata sebesar 150 mSv/tahun.

Selain itu perubahan terminologi pekerja radiasi menjadi lebih luas dan perlu identifikasi kembali. Menurut IAEA GSR Part 3, definisi pekerja radiasi adalah setiap otang yang bekerja, penuh waktu, paruh waktu atau temporer, untuk majikan yang mengakui hak dan kewajibannya dalam hal proteksi radiasi bagi pekerja. Definisi tersebut sungguh luas ruang lingkupnya, termasuk orang yang berwiraswasta juga termasuk sebagai pekerja radiasi. Karena orang yang berwiraswasta dapat bertindak sebagai majikan maupun karyawan, sehingga perlu diberikan informasi yang cukup, instruksi dan pelatihan proteksi radiasi. Seseorang dapat disebut sebagai pekerja radiasi jika berpotensi menerima paparan radiasi dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling besar.

Teknologi modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion sampai saat ini menunjukkan berkembangan yang sangat pesat, seperti: perubahan dari teknologi pencitraan manual ke digital, penggunaan pencitraan radiasi untuk panduan terapi secara realtime, perubahan teknik radioterapi yang bergeser ke arah volumetrik atau 3D, penggunaan radiasi untuk pemeriksaan manusia yang terkait dengan medico-legal, perkembangan teknologi dari terpasang tetap menjadi mobile, dll. Sebagai Badan Pengawas, BAPETEN harus peka dan mampu menghadapi perkembangan dan pemanfaatan teknologi baru tersebut.

Dari yang diuraikan tersebut di atas dapat diperoleh beberapa poin mengenai tantangan nasional pengawasan pemanfaatan sumber radiasi pengion di bidang kesehatan, yaitu:

  • Adanya pergeseran dan perkembangan perhatian pengawasan keselamatan radiasi selain ke pekerja radiasi, yaitu untuk pasien dan lingkungan.
  • Adanya perkembangan teknologi peralatan yang menggunakan sumber radiasi pengion untuk diagnostik maupun terapi.
  • Adanya rekomendasi ICRP No. 103 tahun 2007 dan GSR Part 3 IAEA
  • Review penerapan peraturan keselamatan radiasi yang berlaku di Indonesia.
  • Pemenuhan terhadap kelengkapan peraturan keselamatan radiasi terutama tingkat pedoman dan panduan teknis.

Dibutuhkan action plan untuk membangun pengawasan sumber radiasi pengion yang terintegrasi dan menyeluruh sehingga terbangun sistem proteksi dan keselamatan radiasi. Action Plantersebut berupa penjalinan dan pemeliharaan kerjasama secara konstruktif dengan instansi yang terkait dengan pengawasan sumber radiasi pengion, seperti KEMENKES, BATAN, KEPMENAKERTRANS, dan institusi pendidikan untuk mewujudkan kesepahaman bersama dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Secara internasional, tantangan proteksi radiasi di bidang kesehatan dan medik sampai Tahun 2025 adalah :

  • Radon
  • Perubahan teknologi yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan paparan medik.
  • Adanya paparan radiasi ke pasien yang tidak perlu atau kejadian over ekspos dalam tindakan diagnostik dan terapi.
  • Upaya pencapaian kesepakatan pada referensi dosis untuk menuju “praktek yang baik” pada berbagai prosedur medis
  • Sertifikasi profesi dan pelatihan untuk mereduksi penggunaan radiasi di bidang medik yang tidak tepat.
  • Kebutuhan peralatan standar terkalibrasi & pedoman
  • Kebutuhan profil paparan medik.
  • Pendekatan pencegahan dan modalitas baru untuk diagnostik dan upaya untuk mereduksi penggunaan radiasi pengion.