Menjelaskan Perusahaan Badan Hukum Dan Bukan badan Hukum dengan singkat

Di Indonesia pertama kali pengaturan mengenai perusahaan telah diatur dalam KUHD , akan tetapi pengaturan tersebut tidak menjelaskan dengan rinci mengenai penafsiran perusahaan itu sendiri. Adapun UU Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 huruf b menjelaskan penafsiran mengenai perusahaan,

yaitu “ setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”. dalam pengertian suatu penjelasan lebih luas mana bahwa perusahaan memiliki 2 bentuk badan usaha yang mana berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.

  • Perusahaan berbabadan hukum yaitu suatu perusahaan yang karena sifatnya dibebani tanggung jawab terbatas sebatas modal yang ditanamkan
  • Perusahaan yang tidak berbadan hukum yaitu suatu perusahaan yang menurut sifatnya dan bentuknya memiliki tanggu jawab yang luas secara pribadi

Perusahaan Badan Hukum

Adalah perusahaan yang bisa dipunyai oleh swasta ataupun negara, bisa juga berupa perusahaan pesekutuan. Jenis perusahaan ini didirikan serta dipunyai oleh beberapa orang pengusaha baik dari negara ataupun swasta yang dapat memenuhi syarat sebagai badan hukum.

Jenis perusahaan tersebut bisa menjalankan usaha di semua bidang perekonomian (perdagangan, pembiayaan, perindustrian serta perjasan). Misalnya, Koperasi, Perusaahaan Umum, Perseorangan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero).

  • Perseroan Terbatas (“PT”)

Mempunyai sebuah ketentuan minimal modal dasar, yang ada dalam UU 40/2007 minimal modal dasar PT yakni Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25 % dari modal tersebut telah disetorkan ke dalam PT Pemegang saham hanya memiliki tanggung jawab atas saham yang ia miliki, Dengan bedasarkan peraturan UU tertentu diwajibkan agar badan usaha berbentuk sebuah PT.

  • Yayasan

Usaha yang bergerak pada bidang sosial, keagamaan serta kemanusiaan yang tidak memiliki anggota, Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.

  • Koperasi

Beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus untuk gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan. Sifat keanggotaan koperasi ialah sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi serta terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

Perusahaan Bukan badan Hukum

Perusahaan yang bukan badan hukum adalah perusahaan yang dipunyai oleh perusahaan swasta, bisa berupa perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan. Misalnya, Persekutan Perdata, Perusahaan Perseorangan, CV, Firma.

Perusahaan Bukan Badan Hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan serra dipunyai oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama, jenis perusahaan ini bisa menjalankan usaha dalam bidang perekonomian.

Sebagai contoh, Perusahaan Bukan Badan Hukum ialah Perusahaan Perseorangan.

Persuhaan perseorangan merupakan suatu bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan mempunyai tanggung jawab tak terbatas dengan harta perusahaan. Dalam arti jika bisnis mengalami kerugian, pemilik lah yang harus menanggung semua kerugian tersebut.

Bentuk suatu perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada, namun didalam masyarakat perdagangan bentuk perusahaan perseorangan diterima oleh masyarakat. Dalam pratiknya, beberapa perusahaan perseorangan pendirinya memakai akta ontentik. Beberapa karakteristik dari suatu Perusahaan Perseorangan ialah.

 

  • Aset perusahaan hanya dipunyai satu orang.
  • Bertanggung jawab atas diri sendiri seluruh hutang perusahaan
  • Pekerja yang ada adalah wakil dari perusahaan dalam perusahaan berdasarkan pemberian kuasa atau perjanjian kerja
  • Contoh perusahaan perseorangan adalah Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).
  • Contoh perusahaan perseorangan merupakan perusahaan Dagang ataupun Usaha Dagang
  • Perusahaan perseorangan juga termasuk perusahaan yang harus di daftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, terkecuali (pasal6 UU WDP):

    – Diurus, dijalankan, ataupun dikelola oleh peribadi yang memiliki dengan hanya memperkerjakan anggota keluarga.
    – Tidak wajib untuk memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan hal tersebut yang diterbitkan instansi yang berwenang.
    – Benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya
    – Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan