Menjelaskan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan singkat

Di Indonesia perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghsilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahuna yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan yaitu:

  • Pendekatan Politik

Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda dan janji pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye guna dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

  • Pendekatan Teknokratik

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional bertugas menangani hal tersebut.

  • Pendekatan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki yang tinggi dan mendalam.

 

  • Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bwah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah (musyawarah perencanaan pembangunan yang dihasilkan melalui metode penjaringan aspirasi masyarakat) yang dilaksanakan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan dan evauasi pelaksanaan rencana.

Negara memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah telah menetapkan sejumlah target yang direncanakn tercapai pada tahun 2025. Target-target ini mencakup antara lain sebagai berikut.

    1. Masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadilan sosial.
    2. Populasi yang kompetitif dan inovatif.
    3. Demokrasi yang adil.
    4. Perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah.
    5. Menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global.