Menjelaskan Pengertian Sistem Pemerintahan dengan singkat

Istilah system pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:

  1. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
  2. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
  3. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsipemerintahan.

Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montes quieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

  • Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.
  • Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang
  • Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Kritikan Tehadap Sistem Pemerintahan Satu Kamar

Yang sementara itu, para pengkritik sistem satu kamar menunjukkan bawah pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem dua kamar dapat menambah tingkat konsensus dalam masalah-masalah legislatif.

Kelemahan lain dari sistem satu kamar ialah bahwa wilayah-wilayah urban yang mempunyai penduduk yang besar akan memiliki pengaruh yang besar dari pada wilayah seperti dipedesaan yang penduduknya lebih sedikit. Satu-satu cara untuk membuat wilayah yang penduduknya lebih sedikit terwakili dalam pemerintahan kesatuan ialah menerapkan sebuah sistem pemerintahan dua kamar.

Negara-Negara Penganut Sistem Pemerintahan Satu Kamar

Dalam hal ini banyak negara yang memiliki parlemen dengan sistem satu kamar dulunya menganut sistem dua kamar dan belakangan mengahapuskan majelis tingginya. Salah satu alasannya ialah karena majelis tinggi yang dipilih hanya bertumpang tindih dengan majelis rendah dan menghalangi disetujuinya rancangan undang-undang.

Contoh ialah kasus Landsting di Denmark “dihapuskan pada 1953”, alasan lainnya ialah karena majelis yang diangkat terbukti tidak efektif. Contohnya ialah kasus Dewan Legislatif di Selandia Baru “dihapuskan pada 1951”.
Adapun negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan satu kamar yang diantaranya yaitu:

  • Parlemen Catalonia.
  • Legislatif Yuan Republik Tiongkok “Taiwan”
  • Eduskunta Finlandia.
  • Folketing Denmark.
  • Dewan Nasional Irak.
  • Knesset Israel.
  • Althing Islandia.
  • Sabor Kroasia.
  • Gukhoe Korea Selatan.
  • Dewan Nasional Mauritius.
  • Dewan Republik Portugal.
  • Parlemen Selandia Baru.
  • Assemblee Nationale Seychelles.
  • Parlemen Singapura.
  • Parlemen Skotlandia.
  • Parlemen Sri Lanka.
  • Riksdag Swedia “sejak 1971”.
  • Parlamento Nacional Timor Leste.
  • Asambles Nacional Venezuela.
  • Vouli ton Ellinon Yunani.
  • Buyuk Millet Meclisi Turki.
  • Kongres Rakyat Nasional di Republik Rakyat Tiongkok.
  • Storting Norwegia “dapata dibagi menjadi dua kamar untuk tujuan yang sama”.
  • Dewan Legislatif Hong Kong “namun masih dibagi menjadi dua kamar untuk rancangan undang-undang anggota pribadi”.

Sementara itu, beberapa pemerintahan sub nasional yang menggunakan sistem legislatif satu kamar antara lain:

  • Nebraska di Amerika Serikat.
  • Queensland di Australia.
  • Semua provinsi dan wilayah di Kanada.
  • Bundeslander Jerman “Bavaria menghapuskan senatnya pada 1999”.
  • Beberapa negara bagian di Britania Raya seperti Parlemen Skotlandia, Dewan Nasional Wales da Dewan Irlandia Utara yang telah meramping.