Menjelaskan Pengertian APBD dengan singkat

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah.

 

Dengan demikian APBD adalah suatu alat atau juga wadah untuk dapat menampung bermacam-macam kepentingan publik yang diwujudkan ialah dengan melalui berbagai kegiatan dan juga program yangmana pada saat tertentu manfaatnya tersebut akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Menteri Negara Otonomi Daerah RI dan juga PAU-SE UGM, APBD pada dasarnya adalah suatu instrumen kebijakan yang dipakai ialah sebagai alat untuk dapat meningkatkan pelayanan umum serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Oleh sebab itu, DPRD serta pemerintah daerah harus dapat selalu berupaya secara nyata serta juga dengan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil pada masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah tersebut dan juga dapat memenuhi tuntutan terciptanya suatu anggaran daerah yang berorientasikan pada kepentingan  akuntabilitas publik.

Mardiasmo (2002:11) menyatakan , bahwa salah satu aspek terpenting dari suatu pemerintah daerah yang harus diatur dengan secara hati-hati ialah masalah pada pengelolaan keuangan dan juga anggaran daerah.

Anggaran daerah yang tercermin didalam suatu APBD adalah suatu instrumen kebijakan utama bagi suatu pemerintah daerah, yang menduduki porsi sentral didalam upaya pengembangan kapabilitas dan juga efektivitas pemerintah daerah tersebut.

Anggaran daerah tersebut seharusnya digunakan ialah sebagai alat untuk dapat menentukan besarnya suatu pendapatan serta belanja, alat bantu suatu pengambilan putusan dan juga perencanaan pembangunan dan juga alat otoritas pengeluaran pada masa yang akan datang dan juga ukuran standar untuk dapat mengevaluasi kinerja serta juga alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja.