Menjelaskan Pengaturan Mengenai MoU dengan singkat

Hingga saat ini tidak dikenal pengaturan khusus tentang mou. Hanya saja, merujuk dari defenisi dan pengertian di atas, dimana MoU tidak lain adalah merupakan perjanjian pendahuluan, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang tercantum dalam buku iii kitab undang -undang hukum perdata. Pengaturan MoU pada ketentuan buku iii kuh perdata yang sifatnya terbuka membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari MoU yang terbuka pula.

Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan MoU akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan norma kepatutan, kehati-hatian dan susila yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta sepanjang penyusunan MoU itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 kuh perdata. Pasal 1320 kuh perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah

  • Adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
  • Para pihakyang membuat perjanjian adalah pihak yang cakap;
  • Perjanjian dibuat karena ada hal tertentu; dan
  • Serta hal tersebut merupakan hal yang halal.

Kekuatan mengikat mou terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa MoU kekuatan mengikat dan memaksa sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus tidak ada pengaturan tentang mou dan materi muatan MoU itu diserahkan kepada pra pihak yang membuatnya serta bahwa mou adalah merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti MoU tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk mentaatinya dan/atau melaksanakannya.