Menjelaskan Pengaruh Opini Publik Terhadap Kebijkan Pemerintah dengan singkat

Keterkaitan antara dua konsep diatas adalah menyangkut hubungan antara apa yang dipikirkan oleh rakyat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam segala sektor. Hal tersebut terkait dengan muatan politik kebijakan pemerintah adalah sebagai hasil dari perundangan yang dibuat oleh badan legislatif sebagai institusi politik.

 

Hal yang menarik adalah (dalam OP) kompleksitasnya dan bukan kesederhanaannya. Artinya OP merupakan hasil dari kompleks preferensi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai warga negara dalam menilai perilaku pejabat pengambil keputusan.

Konsekuensi dari hal diatas adalah perlunya membahas dua aspek inti dalam melihat pengaruh OP terhadap kebijakan, yaitu :

  • Perwakilan

(komunikasi tentang kebijakan)  Yaitu proses yang menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dan pengaruh seluruh rakyat atau sebagian dari mereka terhadap tindakan pemerintah. Dengan persetujuan mereka, dengan akibat yang mengikat seluruh komunitas yang diwakili oleh mereka.

Dengan demikian, perwakilan memerlukan alat untuk menyampakan persetujuan yang dinyatakan atau disiratkan kepada pejabat untuk masyarakat yang bersifat mengikat.

Untuk itu, perlu alat untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan (memalui media) yang dapat menampakkan tiga wajah opni yaitu; 1) Ungkapan populer dari banyak warga negara; 2) Ungkapan simbolik dari massa atau dari satu warga  negara; 3) Ungkapan yang terorganisir dan tidak  terorganisir.

  • Citra pembuat kebijakan

Citra pembuat kebijakan sebagai sumber OP yang  antara lain menyangkut: Opini rakyat dan kebijakan yang diekspresikan melalui kegiatan pemilu dan jajak pendapat ( Poll ).

Melalui keg pemilu : Hal ini selalu diawali dengan kampanye politik (pencalonan) yang tujuannya mengkomunikasikan pesan-pesan tentang kekecewaan terhadap pelaksanaan pejabat pembuat kebijakan ataupun upaya mamperbaiki kebijakan sbg perasaan atau suara hati dan tuntutan masy.