Menjelaskan Pemberontakan DI/TII dengan singkat

Menurut Alers, sebenarnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Kartosuwirjo sudah memproklamirkan suatu negara Darul Islam yang merdeka. Tetapi setelah tanggal 17 Agustus 1945 ia memihak Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Kemudian pada saat Belanda melancarkan agresi militer I terhadap Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947, Kartosuwirjo menyerukan Perang suci menentang Belanda pada tanggal 14 Agustus.

Kartosuwirjo beserta gerakan DI-nya sebenarnya mendukung Republik dalam perjuangan melawan Belanda, seperti juga yang dilakukan oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang ada di Jawa Barat, di bawah pimpinan Kamran dan Oni. Namun masalah kemudian muncul ketika Indonesia melakukan perjanjian Renville dengan pihak belanda. Darul Islam kembali bergejolak, hal itu sendiri disebutkan sebagai reaksi negative dari adanya persetujuan akan perjanjian Renville pada bulan Januari 1948. Menurut perjanjian tersebut pasukan TNI harus ditarik dari dari daerah Jawa Barat yang terletak dibelakang garis demarkasi Van Mook. Dan ketentuan itu harus dilaksanakan pada bulan Februari. Namun sekitar 4000 pasukan Hisbullah dibawah pimpinan Kartosuwirjo, bekas anggota PSII sebelum perang dan bekas anggota Masyumi menolak untuk berhijrah.

Reaksi keras dari Pihak Kartosuwirjo yang menentang hasil perjanjian Renville inilah yang dianggap sebagai sebuah pemberontakan bagi para sejarawan. Dikarenakan sebagai warga negara, Kartosuwirjo beserta pasukannya bisa menerima dan menjalankan hasil dari perjanjian Renville sendiri. Bukan malah melakukan perlawanan dengan pihak pemerintah. Apalagi pada akhirnya Darul Islam sendiri memproklamasikan kemerdekaannya sebagai Negara Islam Indonesia, sementara saat itu, Indonesia sudah merdeka. Itu sama saja berarti Darul Islam ingin mendirikan negara di dalam sebuah negara. Jelas saja itu dianggap sebagai bentuk dari sebuah gerakan pemberontakan.

Meski sebenarnya diungkapkan bahwa Negara Islam Indonesia tidak diproklamirkan pada negara Indonesia melainkan diproklamirkan di daerah yang dikuasai oleh Tentara Belanda, yaitu daerah Jawa Barat yang ditinggalkan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) ke Jogya. Sebab daerah de-facto R.I. pada saat itu hanya terdiri dari Yogyakarta dan kurang lebih 7 Kabupaten saja ( menurut fakta-fakta perundingan/kompromis dengan Kerajaan Belanda; perjanjian Linggarjati tahun 1947 hasilnya de-facto R.I. tinggal pulau Jawa dan Madura, sedang perjanjian Renville pada tahun 1948, de-facto R.I. adalah hanya terdiri dari Yogyakarta).

Seluruh kepulauan Indonesia termasuk Jawa Barat kesemuanya masih dikuasai oleh Kerajaan Belanda. Jadi tidaklah benar kalau ada yang mengatakan bahwa Negara Islam Indonesia didirikan dan diproklamirkan didalam negara Republik Indonesia. Negara Islam Indonesia didirikan di daerah yang masih dikuasai oleh Kerajaan Belanda. Jadi itu berarti gerakan Darul Islam tidak bisa dikatakan sebagai suatu gerakan pemberontakan.

Sementara bagi pemerintah Indonesia itu sendiri tampaknya tidak berkeinginan memandang aksi dari Kartosuwirjo ini sebagai suatu pemberontakan terhadap Republik Indonesia, tetapi hanya dianggap sekedar sebagai suatu gerakan-gerakan tingkat daerah terhadap “Negara Pasundan” buatan Belanda. Karena perlu dijelaskan bahwa pada bulan Maret 1948 kebijakan pembentukan negara federal yang dianut oleh Belanda telah menghasilkan terbentuknya negara Pasundan di daerah-daerah yang diduduki Belanda di Jawa Barat. Artinya Jawa Barat menjadi salah satu dari negara boneka Belanda. Meski sebagian besar dari daerah Jawa Barat itu sendiri telah dikuasai oleh pihak Darul Islam, dengan Tentara Islam Indonesianya.

Ini menjadi pembantahan bahwa Darul Islam bukanlah sebuah pemberontakan, dikarenakan lebih mengarah pada sebuah gerakan untuk mengambil alih negara Pasundan, bukan membentuk negara dalam negara, yaitu Indonesia. Namun, tidak sepenuhnya alasan di atas bisa diterima, meski Darul Islam membentuk negara Islam di negara boneka Belanda, seorang tokoh bernama Kahin mencatat bahwa baru pada akhir bulan Desember 1948 Darul Islam bersikap anti-Republik secara terang-terangan

Kemudian pada saat Belanda melancarkan agresi militer ke II (19 September 1948) Kartosuwirjo mengulangi seruannya untuk melakukan perang suci terhadap pihak Belanda. Dengan begitu, pihak Darul Islam sudah secara terang-terangan tidak terikat dengan Perjanjian Renville lagi. Dan pada akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwirjo sebagai Imam dari DI mendeklarasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Sekali lagi ia secara resmi mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia, yang kali ini sebagai pengganti terhadap Republik Indonesia (“Yogya”).