Menjelaskan Pembangunan Industri di Indonesia dengan singkat

Fase Pembangunan Industri di Indonesia diantara lain sebagai berikut :

Periode Sampai 1996

Dalam era Soekarno sampai tahun 1966, pemerintah sangat mengintervensi dan memilih berorientasi ke dalam (inward looking)dalam pengembangan strategi industri. Fokus perhatian pemerintah dititik beratkan pada BUMN yang bergerak dalam sektor manufaktur. BUMN didukung dengan kucuran kredit perbankan, subsidi, dan valas. Namun, minimnya cadangan devisa nasional menyebabkan pemerintah menerapkan kontrol devisa, yang pada gilirannya menyebabkan langkanya bahan baku dan suku cadang impor. Banyak sekali terjadi privatisasi perusahaan domestik dan nasionalisasi perusahaan asing.

Sejarah BUMN Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan hasil nasionalisasi perusahaan dan perkebunan asing di masa Soekarno.Selama periode ini ketidakstabilan politik, defisit anggaran yang tak terselesaikan, inflasi yang melonjak, campur tangan pemerintah dalam pasar yang sangat kuat, menghasilkan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan industri nasional.

Pada periode Soekarno, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang tertinggal dalam hal pembangunan (leastdeveloping country). Perekonomian mengalami stagnasi. Akibat inflasi yang sangat tinggi, ketidakstabilan politik membuat dunia bisnis terganggu. Investasi di bidang industri sangat kecil dan sebagian besar tidak terselesaikan. Selain itu, kebanyakan industri hanya merupakan industri kecil dan menengah pengolah bahan mentah, hampir tidak ada industri besar yang modern. Investasi asing juga merupakan sesuatu yang langka, hal ini merupakan salah satu akibat dari kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet dan Eropa Timur.

Periode 1966-1985

Mulai tahun 1966 pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto melakukan berbagai langkah reformasi perekonomian (Glassburner, 1971: Bab 1, 2, 13). Pemerintah melakukan sejumlah kebijakan yang menguntungkan sektor manufaktur terutama liberalisasi perdagangan dan unifikasi nilai kurs (Poot, et oL 1990). Selain itu, prioritas utama ditujukan pada pengembangan sektor swasta, di mana promosi banyak dilakukan untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Di sisi lain, perlakuan khusus, seperti subsidi pada perusahaan pemerintah, mulai dihilangkan. Hasilnya, barang baku dan suku cadang industri semakin mudah ditemukan dan mulailah era bonanza industri.

Pada Repelita I, pembangunan industri terfokus pada industri di sector pertanian, dengan cara mengawasi input dan proses output, industry perdagangan internasional melalui substitusi ekspor atau impor, industri mentah domestik, industri yang padat karya, dan industri yang terkait pengembangan pembangunan regional. Selain itu, bantuan khusus diberikan kepada industri-industri dasar seperti pupuk, semen, kimia, pulp, kertas, dan tekstil. Tidak banyak perhatian diberikan untuk pembangunan usaha kecil.Repelita II (1974/75-1978/79) masih sama dengan Repelita I hanya saja perubahan prioritas.

Penciptaan lapangan kerja menjadi faktor yang utama diikuti pengembangan industri bahan mentah domestik atau promosi yang berhubungan dengan pertanian dan infrastruktur. Pada tahap ini pemerintah memberi perhatian lebih pada pengusaha pribumi daripada nonpribumi. Pada Repelita III (1979/80-1983/84), tujuan pembangunan ekonomi menjadi luas. Modal, pertumbuhan, dan stabilitas merupakan tujuan pokok pembangunan. Tujuan yang paling penting dalam industri adalah melindungi pengusaha yang lemah secara ekonomi, promosi pembangunan ekonomi, pembangunan industri yang broad based,dan promosi ekspor yang padat karya.

Periode Penurunan Harga Minyak 1986-1996

Pada periode penurunan harga minyak multi 1986, pemerintah masih berprioritas menguatkan struktur industri. Setidaknya ada tiga fokus pengembangan kebijakan industri di Indonesia. Pertama, pengembangan industri substitusi impor dengan pendalaman dan pemantapan struktur industri. Kedua, pengembangan penguasaan teknologi di beberapa bidang (pesawat terbang, mesin, perkapalan). Ketiga, pengembangan industri orientasi ekspor.

Pokok-pokok kebijakan industrialisasi pada periode 1983 sampai 1993diletakkan untuk menjadi arah bagi industrialisasi dengan cakrawala pandang sampai akhir Pembangunan jangka Panjang tahap pertama, yaitu pada tahun 1998. Pokok pokok kebijakan tersebut bertumpu pada industri dengan daya saing kuat. Kebijakan tersebut mencakup wawasan dan pola pikir dalam membangun industri nasional sertabutir-butir Kebijakan Industri Nasional yang mencakup strategi utama, strategi penunjang, dan langkah operasional yang perlu ditempuh.Pola pikir dan wawasan yang melandasi sektor industri tersebut adalah sebagai berikut (Sastrosoenarto, 2006:25-33).

  • Perlu ditempuh sejtunlah upaya agar pembangunan industri nasional bergerak semakin cepat dan meningkat. Upaya tersebut diimplementasikan dengan adanya kebijakan industri nasional yang memadai, dukungan iklim usaha yang semakin kondusif, dan dukungan partisipasi masyarakat, utamanya dunia usaha baik PMDN, PMA, non-PMA/PMDN, maupun UKM untuk memanfaatkan peluang pasar yang terbuka luas, baik dalam negeri maupun ekspor.
  • Sesuai dengan amanat GBHN pada waktu itu, sektor industri diharapkan mampu mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, yaitu sektor industri yang maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Sebagai penggerak utama pembangunan melalui ekspor nonmigas dengan peranan ekspor hasil industri yang semakin dominan.

Periode Krisis dan Pemulihan 1997-2004

Periode krisis di Indonesia berlangsung mulai 1997. Tentunya krisis ini memberi dampak yang cukup besar kepada sektor industri. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam masa krisis sampai periode pemulihan berorientasi pada inward dan outward looking. Sektor industri manufaktur Indonesia tumbuh jauh lebih lamban sesudah krisisekonomi Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global tahun 2008. Selama 1996sektor industri manufaktur tumbuh hampir 12%, tetapi pada 1997 tumbuh hanya 5,3%, dan pada 1998 justru mengalami kontraksi sebesar minus 11,4%. Setelah periode krisis Asia, industri manufaktur perlahan-lahan, namun pasti kembali mengalami pertumbuhan positif dan mencapai puncaknya pada tahun 2004 sebesar 6,4%.

Krisis keuangan global pada tahun 2008 kembali memperlambat laju pertumbuhan sektor industri manufaktur yang menyebabkan laju pertumbuhan sektor tersebut hanya sebesar 2,11% pada tahun2009. Sejak krisis ekonomi Asia sampai dengan 2005 pertumbuhan industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit. Perkembangan tersendat-sendat ini jauh berbeda dengan masa sebelum krisis pada saat sector industry manufaktur dapat tumbuh dengan dua digit.Selama kurun waktu 1994-1996 sektor ini tumbuh dengan laju rata-rata dua digit setahun, sedikit lebih rendah dibanding dengan kurun waktu 1989-1993.

Periode Pemulihan dan Pengembangan 2005-2009

Tahun 2005 hingga 2009 adalah masa pemulihan dan pengembangan industri krisis. Revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri masih menjadi salah satu kebijakan industri, sementara pemerintah juga memprioritaskan pengembangan berkeunggulan kompetitif dengan pendekatan Kluster (Departemen Perindustrian, 2005).

Dalam membahas industri di Indonesia banyak hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, industri Indonesia sangat beragam. Mulai dari industri pertambangan di pedalaman hingga ribuan industri rumah tangga tersebar di seluruh pelosok negri Industri pertambangan membutuhkan tingkat investasi yang sangat besar, tingkat teknologi tinggi, beroperasi bertahun-tahun, dan berorientasi global. Sementara ituindustri rumah tangga umumnya hanya sekadar bermodal kurang dari Rp l juta, dikelola oleh keluarga, beroperasi musiman, menggunakan teknologi sederhana dan hanya bersifat lokal. Dengan kata lain, salah jika kita menyebut “sektor industri” Sebagai sesuatu yang homogen. Kedua, juga penting untuk membagi industri Indonesia menjadi dua bagian besar, yakni antara industri sektor minyak dan gas (migas) dan industi lain yang di luar sektor minyak dan gas (nonmigas).