Menjelaskan Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Gerakan Revormasi dengan singkat

Mulai bergulir sekitar tahun 1997 yang pada dasarnya memiliki tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Suharto. Dengan panji-panji Orde Baru, Suharto di anggap cukup berhasil dalam membangun pemerintah yang stabil. Kehidupan sosial politik yang baik telah menjadi landasan utama bagi pembangunan dibidang lain. Dalam rangka menyelamatkan kekuasaannya, pemerintah Orde Baru tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer sehingga terjadi perubahan tugas dan fungsinya. Militer yang seharusnya bertugas sebagai pengawal bangsa dan negara menuju ke kehidupan yang tertip, aman, damai, dan demokratis telah berubah menjadi pengawal kekuasaan kelompok tertentu.

Militer bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai musuh rakyat. Sedang keberhasilan pembangunan yang di capai pemerintah Orde Baru hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat Indonesia. Sementara, sebagian besar masyarakat Indonesia justru hidup di bawah standard yang seharusnya. Kondisi kehidupan yang memprihantinkan itu telah menggungah semangat para mahasiswa untuk melakukan gerakan yang dikenal dengan “gerakan reformasi”. Sampai saat ini gerakan ini terus menggelinding untuk mencapai sasaran yang di cita-citakan sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Gerakan yang di pelopori oleh para mahasiswa ini telah melahirkan berbagai implikasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan sebuah implikasi dari gerakan reformasiyang menginginkan adanya sistem kehidupan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu berbagai amandemen yang di lakukan oleh MPR merupakan upaya penyempurnaan UUD 1945 agar kehidupan ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam pancasila. Kehidupan sosial politik yang demokratis pada akhir masa Orde Baru semakin jauh dari kenyataan. Para elite politik kurang peduli terhadap kepentingan rakyat dan pendidikan politik, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Kondisi seperti ini membawa akibat yang sangat menyakitkan bagi rakyat, terutama lapissan masyarakat menengah ke bawah. Terjadilah krisis multidimensional di Indonesia. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang di yakini kebenarannya dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia dapat di pergunakan sebagai tolok ukur atau paradigma dalam setiap aktivitasnya. Artinya setiap perbuatan ( ucapan dan tindakan ) bangsa dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Sejalan dengan pemikiran ini, maka pembangunan dan gerakan reformasi harus menggunakan pancasila sebagai paradigmanya. Oleh karena itu setiap rakyat Indonesia tidak perlu merasa kecewa apabila cita-citanya untuk melaksanakan pembangunan tidak tercapai.