Menjelaskan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Internasional dengan singkat

Mengenai sengketa hukum menurut Statuta Mahkamah Internasional Pasal 36 (2), lingkup sengketa hukum meliputi :

Setiap persoalan hukum internasional;

  1. Adanya suatu fakta yang ada, bila telah nyata menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
  2. Sifat dan besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Upaya masyarakat internasional untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dan secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya the Hague Peace Conference (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan the convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907.

Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting, yaitu

  1. konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional);
  2. konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antarnegara.
  • Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Mahkamah Internasional (MI) merupakan organ hukum utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 di bawah piagam PBB. Lembaga ini memutuskan kasus hukum antarnegara dan memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaga hukum Internasional. Bermarkas di Den Haag, Belanda. Seluruh anggota PBB otomatis jg anggota MI.

Sengketa Internasional bisa dibawa ke MI dengan dua hal, pertama melalui keputusan khusus antarpihak, kedua melalui permohonan sendiri pihak yg bertikai. Setelah permohonan dilakukan, maka diadakan pemerikasaan perkara dan diputuskan mana yg bersalah dan akan diselesaiakan berdasarkan pasal-pasal hukum Internasional.

  • Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional

Sangketa Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui Prosedur berikut :

  1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter (kemanusiaan) di suatu
  2. Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain.
  3. Ada pengaduan dari Korban (Rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi Korban terhadap Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter lainnya.
  4. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya
  5. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional
  6. Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau Individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan palanggaran HAM atau kajahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yng bersangketa. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersangketa dan hanya utnuk perkara yang disangketakan.

Dalam Pasal 57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukan pendapat terpisah atau Dissenting Opinion (Pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut).