Menjelaskan Mahkamah Agung dengan singkat

Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004.

Undang-undang ini di susun karena UU No.4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas, selain itu juga karena adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang di-review tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

Mahkamah Internasional

Ada beberapa pengadilan internasional adalah pengadilan tertinggi untuk setiap organisasi: Organisasi Negara Karibia Timur (OECS), Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan beberapa negara adalah anggota Commonwealth of Nations.

Namun, anggota organisasi ini kadang-kadang memiliki sendiri yurisdiksi pengadilan tinggi mereka terbatas misalnya Pengadilan Eropa hanya bisa menafsirkan hukum untuk Uni Eropa dan memastikan penerapan yang sama untuk semua negara anggota, dalam kasus masing-masing negara anggota tidak dapat mengajukan banding.

Berikut beberapa Mahkamah Internasional :

  1. Mahkamah Karibia (Komunitas Karibia)
  2. Mahkamah Eropa (Uni Eropa)
  3. Mahkamah Internasional (PBB)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI disingkat MA atau MA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung mengawasi peradilan di pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, peradilan tata usaha negara.

Sejarah Mahkamah Agung

  • Masa Penjajahan Belanda

Justitie Hoogerechtshof Kriminil Landraad Raad van justitie Hooggerechtshof. Pengadilan Hooggerechtshof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia. Hooggerechtshof terdiri dari seorang Ketua dan 2 oranganggota, seorang Pokrol jendral dan 2 orang Advokat Jendral, seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jikalau perlu Gubernur Jendral dapat menambah susunan Hooggerechtshof tersebut dengan seorang Wakil Ketua dan seorang/lebih anggota lagi.

Tugas/kewenangan Hooggerechtshof :

  1. Mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat berjalan secara patut dan wajar.
  2. Mengawasi perbuatan/kelakuan Hakim serta Pengadilan-pengadilan.
  3. Memberi tegoran-tegoran apabila diperlukan.
  • Masa Penjajahan Jepang

Pada jaman penjajahan Jepang, badan Kehakiman tertinggi disebut Saikoo Hooin. Kemudian dihapuskan pada tahun 1944 dengan Osamu Seirei (Undang-Undang) No. 2 tahun 1944, sehingga segala tugasnya dilimpahkan kepada Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi).Berikut ini isi Osamu Seirei (Undang-undang Jepang) No. 2 tahun 1944 :OSAMU SEIREI No. 2 Tentang mengubah seseorang pengadilan dan sebagian.

Pasal 1:

Untuk sementara waktu, pekerjaan Saikoo Hooin (Pengadilan Agung) dan Saikoo Kensatu Kyuku (Kejaksaan Pengadilan Agung) dihentikan, serta hal-hal ini termasuk dalam kekuasaan di urus menurut aturan pasal 2 sampai pasal 6.

Pasal 2 :

Perkara ini diadili lagi oleh Saikoo Hooin, ini dimaksud dalam pasal 9, Udang-udang No. 34, tahun 2602 (Osamu Seirei No. 3), jadi perkara ini telah diadili oleh Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintah Balatentera, ketuali Kaikyoo Kootoo Hooin atau Mahkamah Islam Tinggi dan Sooryo Hooin atau Pengadilan Agama, selanjutnya demikian dalamnya tidak termasuk Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi) jika ada didaerah kekuasaan Kootoo Hooin, diadili oleh Kootoo Hooin itu dengan permesyawaratan tiga orang hakim, akan tetapi dijika dipandang perlu oleh Kootoo Hooin itu, maka perkara itu boleh diserahkan kepada Kootoo Hooin lain.Atjara mengadili perkara ini diadili lagi dan hal-hal ini perlu tentang perasaan ini dimaksud pada ajat diatas, harus menurut petunjuk Gunseikan.

Pasal 3:

Kekuasaan Saikoo Hooin ini ditetapkan dalam pasal 157, Reglement op de Rechterlbke Organisatie” dilakukan oleh Kootoo Hooin terhadap Gunsei  Hooin ini ada dalam daerah kekuasannya.Kekuasaan Saikoo Hooin ini ditetapkan dalam pasal 162, Reglement op de Rechterlijke Organiwtie” dilakukan oleh Djakarta Kootoo Hooin.

  • Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia Merdeka, pada saat berlakunya Undang-undang Dasar 1945 belum ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan keluarnya Penetapan Pemerintah No. 9, sampai dengan tahun 1946 ditunjuk kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya saja. Penetapan Pemerintah tersebut pada alinea II berbunyi “Menundjukkan sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung tersebut ibu-kota DJAKARTA-RAJA.”

Eksistensi Mahkamah Agung ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947.

Undang-Undang No. 7 tahun 1947 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat 1 menyebutkan:

  • Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi.
  • Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan

Undang-Undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekuran¬kurangnya satu pengadilan federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Hakim Agung harus mempunyai syarat sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia.
  3. Berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya.
  4. Sarjana Hukum.
  5. Ahli Hukum-bukan Sarjana Hukum.
  6. Berumur serendah-rendahnya 35 tahun.
  7. Berpengalaman sedikit-dikitnya 10 tahun dalam bidang hokum