Menjelaskan Macam-Macam Budaya Politik dengan singkat

Berikut ini adalah macam-macam budaya politik, sebagai berikut:

  1. BUDAYA POLITIK ABANGAN

Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia.

Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus.

Baca Juga : 

  1. BUDAYA POLITIK SANTRI

Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya Islam.

  1. BUDAYA POLITIK PRIYAYI

Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.

Priayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan bekerja sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Yang dulunya berafiliasi (berhubungan, berpautan) dengan partai PNI, kini berinfiliasi pada partai golkar.

Budaya Priyayi mewakili aristokrasi Jawa. Kebanyakan mereka berdiam di kota yang disebabkan ketidakstabilan politik dalam kerajaan masa pra-kolonial, karena filsafat mereka yang melihat ke dalam yang lebih menghargai prestasi mistik daripada keterampilan politik, upaya Belanda merangkul petani. Mereka adalah birokrat, klerk/juru tulis, guru bangsawan yang makan gaji. Priyayi asalnya adalah keturunan raja-raja besar Jawa yang tersisa merupakan hasil dari kehidupan kota selama hampir 16 abad., namun berkembang oleh campur tangan Belanda kepada kelompok instrumen administrasi pemerintahan.

Budaya Priyayi memandang dunia ini dengan konsep alus dan kasar. Alus menunjuk pada murni, berbudi halus, tingkah laku yang halus, sopan, indah, lembut, beradab dan ramah. Simbolnya adalah tradisi kromo-inggil, kain bagus yang alus, musik alus. Dan konsep alus ini bisa menunjuk apa saja yang semakna dengan alus. Lawan dari alus adalah kasar dan merupakan kebalikan dari alus, bahasa kasar, tingkah laku kasar. Konteks priyayi bertemu dengan abangan dalam hal alus dan kasar. Sementara titik kehidupan “keagamaan” priyayi berpusat etiket, seni dan mistik. Yang menggabungkan unsur ketiganya adalah rasa.

Ada empat prinsip pokok yang menjiwai etiket priyayi yakni bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat, ketidak langsungan, kepura-puraan, dan menghindari perbuatan yang ngawur atau tak menguasai diri. Ada banyak cara yang ditunjukkan oleh priyayi untuk menunjukkan sesuatu namun tetap berpegang pada prinsip tadi. Hal ini yang mengesankan priyayi adalah kaku, bertingkat dan formal.

Priyayi menganggap bahwa wayang, gamelan, lakon, joged, tembang dan batik adalah perwujudan kesenian yang alus. Berbeda halnya dengan ludrug, kledek, jaranan, dan dongeng sebagai kesenian yang kasar. Dan kesenian itu mengekspresikan nilai-nilai priyayi. Tidak mungkin bagi priyayi Mojokuto (camat misalnya) mengundang ludrug untuk pesta pernikahan anaknya.

Pandangan dunia priyayi terhadap aspek religius disebut dengan mistik. Mistik yang dimaksud adalah serangkaian aturan praktis untuk memperkaya kehidupan batin orang yang didasarkan pada analisa intelektual atau pengalaman. Tujuan pencarian mistik adalah pengetahuan tentang rasa dan itu harus dialami oleh priyayi. Ritual yang dilakukan adalah bentuk tapa dan semedi dalam keadaan ngesti (menyatukan semua kekuatan individu dan mengarahkannya langsung pada tujuan tunggal, memusatkan kemampuan psikologis dan fisiknya ke arah satu tujuan yang sempit (hal. 430).

Sekte-sekte mistik Mojokuto dalam bentuknya yang formal mengambil anggota dari pejabat (wedana), aparat (mantri polisi), penilik sekolah, juru gambar dan sejenisnya dari kalangan priyayi.

  1. BUDAYA POLITIK TRADISIONAL

Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang memprioritaskan satu budaya dari etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat kekuasaan penting, seperti kekuasaan yang ada dalam tubuh ABRI (TNI).

  1. BUDAYA POLITIK ISLAM

Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri mempelopori budaya politik ini.

  1. BUDAYA POLITIK MODERN

Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa mendasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk stabilitas keamanan dan kemajuan.

  1. BUDAYA POLITIK PAROKIAL

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut.

  1. BUDAYA POLITIK SUBJEK

Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.

  1. BUAYA POLITIK PARTISIPAN

Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.

Tipe-tipe Budaya politik

  • Budaya politik parokial, budaya politik tingkat partisipasi politik sangat rendah. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan sempit jika frekuensi orientasi mereka ke empat dimensi kritis budaya politik mendekati nol atau tidak ada perhatian sama sekali untuk dimensi keempat. Jenis budaya politik umumnya ditemukan di masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedesaan di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala, kepala desa, agama, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang politik, atau .
  • Subyek budaya politik (subjek), budaya politik telah masyarakat yang relatif maju terkait baik sosial dan ekonomi, tapi masih pasif. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan subjek jika ada orientasi frekuensi tinggi untuk sistem politik dalam pengetahuan dan output umum benda atau tidak ada pemahaman tentang penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi struktur dan peran dalam pemerintahan pembuatan kebijakan tidak terlalu banyak perhatian. Subyek menyadari otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas. Sikap masyarakat terhadap sistem politik ditunjukkan melalui kebanggaan atau bahkan jijik. Pada intinya, subjek budaya politik, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik pada umumnya dan penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  • Budaya politik partisipan, yang merupakan budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dapat memberikan pendapat mereka dan secara aktif dalam kegiatan politik. Dan juga bentuk budaya politik masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik dari empat dimensi kritis budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan memperkuat itu, dan secara aktif berpartisipasi dalam proses politik yang sedang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka dari peran mungkin untuk menerima atau menolak.

Budaya politik yang berkembang di indonesia

  • Sedangkan citra budaya politik di Indonesia, yang harus dibuktikan dalam penelitian ini dan selanjutnya, adalah pengamatan variabel sebagai berikut:
  • Konfigurasi subkultur di Indonesia masih bervariasi, meskipun tidak serumit yang dihadapi oleh India, misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta semua relatif masih rentan / beresiko.
  • Budaya politik Indonesia adalah paroki-subjek di satu sisi dan budaya politik peserta di sisi lain, di masa lalu masih tertinggal dalam hal hak penggunaan dan tanggung jawab politik yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh kolonialisme, feodalisme, paternalisme, dan ikatan primordial,
  • Sikap masih berakar ikatan primordial, yang dikenal sebagai indikator sentimen seperti daerah, preferensi, agama, perbedaan agama pendekatan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
  • Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih membuat sikap yang kuat paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikator dapat disebutkan, antara lain, paternalisme, sikap bos senang.
  • Interaksi Dilema pada pengenalan modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama menjadi tradisi yang berakar di masyarakat.

Budaya Politik di Indonesia

  • Hirarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya hirarkis. Sebuah stratifikasi sosial yang jelas hirarkis menyortir tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan orang-orang biasa (akar rumput). Setiap secara terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Pikiran dan perilaku menyatakan prosedur agar sesuai dengan asal-usul masing-masing kelas. Penguasa bisa menggunakan bahasa ‘kasar’ dengan kebanyakan orang. Sebaliknya, orang harus mengekspresikan diri kepada pihak berwenang dalam bahasa ‘halus’. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial antara lain tercermin dalam cara pemerintah melihat diri mereka sendiri dan orang-orang mereka.

  • Kecendrungan Patronage

Pola patronase merupakan salah satu budaya politik yang berdiri di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, pertumbuhan budaya politik semacam ini sepertinya mengatakan antara aktor-aktor politik. Mereka lebih memilih untuk mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.

  • Kecendrungan Neo-patrimonisalistik

Salah satu tren dalam kehidupan politik di Indonesia kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut birokrasi zeperti modern dan rasionalistik, perilaku negara masih menunjukkan tradisi dan budaya politik patrimonial karakter.

Ciri-ciri birokrasi modern:

  • Struktur hirarki mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
  • Posisi atau posisi mereka masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab perusahaan
  • Ada aturan, peraturan, dan standar formalyang mengelola pekerjaan organisasi dan perilaku anggotanya
  • Personil mereka yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi berdasarkan kualifikasi dan kinerja.