Menjelaskan Latar Belakang Terbentuknya Negara RIS dengan singkat

Ketika diproklamasikan atas kemerdekaannya dari para penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia tidak bisa bernafas dengan lega. Kekalahan Jepang oleh Sekutu dijadikan oleh Belanda sebagai alat untuk politik ambil kekuasaan atas negara jajahannya. Alasan pelucutan senjata tentara Jepang yang telah menguasai Hindia Belanda dijadikan sebagai opini dan hal ini juga di back up oleh tentara NICA.

Baca Juga : 

Bukan terbatas pelucutan senjata yang diopinikan oleh Belanda melainkan pengambil alihan kekuasaan mereka yang pernah dikuasai oleh pihak Jepang. Merasa Indonesia telah merdeka maka rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam melihat situasi tersebut sehingga timbullah beberapa pemberontakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak korban jiwa baik dari pihak Belanda ataupun pihak Indonesia, melihat kenyataan tersebut sangat sulit bagi Belanda agar dapat menguasai daerah kesayangannya seperti dulu. Oleh karena itu Belanda mencari jalan lain untuk dapat mengusai Indonesia yaitu dengan langkah pembentukan Komite Indonesia Serikat untuk menciptakan Indonesia berbentuk negara federal, sedangkan Negara Republik Indonesia sebisa mungkin dimusnahkan atau dijadikan sebagai negara bagian dengan memiliki luas daerah yang sempit. (Joeniarto, 1990: 59-60)

Negara federal (serikat) adalah tata cara kenegaraan yang mengasumsikan adanya negara dalam negara. Kemudian dijelaskan bahwa negara federal terjadi pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya berwenang dalam urusan moneter, pertahanan keamanan (atas ancaman dari luar), dan berbagai urusan luar negeri yang berkaitan dengan negara secara utuh. Negara federal adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdiri sendiri, masing-masing dengan perlengkapannya yang cukup, dengan kepala negara sendiri, dengan pemerintahan sendiri, dan dengan badan-badan legislatif dan yudikatif sendiri.

Pada tanggal 15 Juli 1946, Dr. H.J. van Mook memprakarsai penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda (M.C. Ricklefs, 2005: 450).  Konferensi Malino membahas pembentukan Negara-negara bagian dari suatu Negara federal. Berawal dari konferensi tersebut, Van Mook atas nama Negara Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang tujuannya adalah untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya Negara-negara boneka, RI dan Negara-negara bagian akan dengan mudah diadu domba oleh Belanda. Hal ini merupakan perwujudan dari politik kolonial Belanda, yaitu devide et impera.

Sejak kembalinya para pemimpin RI  ke Yogyakarta 6 Juli 1949, perundingan dengan BFO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi (M.C. Ricklefs, 2005: 465). Yang dibahas dalam perundingan itu adalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19-22 Juli 1949, diadakan perundingan diantara kedua belah pihak, yang disebut konferensi antar Indonesia.

Pada konferensi antar Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk Negara dan hal-hal yang bertalian dengan ketatanegaraan Negara Indonesia Serikat, sebagai berikut:

  1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme.
  2. RIS akan dikepalai seorang Presiden konstitusional dibantu oleh menteri-menteri federalisme.
  3. Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu sebuah dewan perwakilan rakyat dan sebuah dewan perwakilan Negara bagian (senat). Pertama kali akan dibentuk dewan perwakilan rakyat sementara.
  4. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia (Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 592-595).

Konferensi antar Indonesia dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949, dan dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta yang membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang telah disepakati di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah di dalam konferensi antar Indonesia, kini Indonesia siap menghadapi KMB

Pada tanggal 4 Agustus 1949 diangkat delegasi RI yang terdiri dari: Drs. Moh Hatta, Mr. Moh Roem, Prof. Dr. Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Mr. Alisastroamidjojo, Ir. Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Delegasi BFO di wakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

Baca Juga : 

Salah satu keputusan KMB di Den Haag Belanda adalah Indonesia menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. untuk membentuk RIS tersebut, pada tanggal 14 Desember 1949 para wakil pemerintah yang akan menjadi bagian dari RIS, NIP, dan DPR mengadakan sidang di Jakarta. Sidang tersebut berhasil menyetujui naskah konstitusi untuk RIS yang dikenal sebagai UUD RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949 diadakan sidang pemilihan presiden RIS di gedung Kepatihan, Yogyakarta oleh wakil dari enam belas negara bagian. Sidang itu dipimpin oleh ketua dan wakil ketua panitia persiapan nasional, Muh.Roem dan Anak Agung Gede Agung. Calon presiden RIS adalah Ir. Sukarno sebab ketokohannya paling populer, baik di wilayah RI maupun di lingkungan BFO.

Pada tanggal 9 Desember 1949 Badan Perwakilan Sementara mengadakan rapat lagi untuk memilih anggota Parlemen dan Senat Republik Indonesia Serikat yang akan mewakili Negara Indonesia Timur dalam Parlemen dan Senat Federal.