Menjelaskan Latar Belakang dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan singkat

Dalam masa demokrasi parlementer kabinet jatuh bangun dalam tenggang waktu relatif singkat dan ini berakibat pada instabilitas pemerintahan. Keadaan ini mencerminkan “kekurang mampuan” pelaku-pelaku utama demokrasi dalam mengalola pemerintahan negara yang barangkali karena miskinnya pengalaman dan terpolarisasinya masyarakat dalam kelompok-kelompok ideologis politis yang kuat. Tidak ada satu kabinet pun dalam masa demokrasi parlementer ini mampu memberi jaminan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pembangunan masyarakat secara memadai, serta fungsi memelihara persatuan bangsa.

Barangkali pertimbangan-pertimbangan praktikal dan moral dan kenyataan berlarutnya sidang konstituante untuk menetapkan UUD, menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk mengusulkan rencana tentang pelaksanaan “demokrasi terpimpin” dalam rangka kembali ke UUD 1945. Serta mengajukan “konsepsi Presiden” tanggal 22 Februari 1957, yang kemudian berturut turut diikuti langkah Presiden menyatakan “keadaan darurat nasional” tanggal 14 maret 1957, membentuk kabinet “Gotong Royong” tanggal 9 April 1957, mengajukan usul kepada konstituante untuk kembali ke UUD 1945 tanggal 22 April 1957 dan akhirnya mengeluarkan dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Selain itu adanya keinginan Soekarno untuk mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia secara langsung telah membatasi kekuasaan Presiden Soekarno. Munculnya militer terutama Angkatan Darat di bawah pimpinan KSAD Abdul Haris Nasution, yang mempunyai kemahiran dalam politik , mereka tidak hanya dijadikan alat, tetapi menginginkan perwakilan tetap dalam lembaga pemerintahan. Melihat ketegangan politik pada masa demokrasi liberal, Nasution mengusulkan suatu penyelesaian yaitu kembali ke UUD 1945,

daripada menyusun suatu undang-undang baru. Usul ini secara perlahan-lahan mulai mendapat dukungan tetapi Soekarno tidak berkeinginan memikul sendiri tanggung jawab berat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar ini.

Bahkan Soekarno merasa takut bahwa usulan ini merupakan suatu cara untuk menciptakan suatu sistem yang di dalam kenyataanya tentaralah yang akan berkuasa. Pada saat itu telah disepakati bahwa angkatan bersenjata sendiri merupakan golongan fungsional, sehingga percekcokan-percekcokan yang panjang meliputi persoalan tentang apakah proporsi diri setiap badan perwakilan baru harus terdiri atas golongan-golongan semacam itu.

Nasution menginginkan tentara bebas dari campur tangan partai politik, tetapi terwakili secara langsung di segala tingkat pemerintahan melalui golongan fungsional militer. Pada bulan November 1958 Nasution merumuskan usulan ini sebagi doktrin jalan tengah; dimana tentara tidak akan disisihkan dari aturan aturan politik atau tidak akan mengambil alih pemerintahan. Dengan perasaan yang cemas atas kekuasaan Nasution.

Akhirnya Soekarno menerima usul Nasution itu. Pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar yang lama. Pada tanggal 9 Juli 1959 diumumkan suatu “Kabinet Kerja” dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama. Pada bulan Juli itu juga lembaga-lembaga demokrasi terpimpin pun diumumkan, Dewan Nasional dibubarkan dan dibentuk dewan Pertimbangan Agung.

 

Faktor lain yang melatar belakangi munculnya dekrit Presiden adalah kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 1950. Konstituante merupakan badan yang bertugas untuk membuat UUD (konstituante). Di dalam konstituante terdapat tiga kelompok yang berbeda prinsip, yaitu :

  1. Golongan islam yang menghendaki dasar negara Islam
  2. Golongan nasionalis yang menghendaki dasar negara pancasila
  3. Golongan komunis yang menghendaki dasar negara komunis (Suprapto, 1985:200)

Prinsip ketiga kelompok ini sulit untuk dikompromikan, sehingga sidang konstituante untuk menetapkan UUD mengalami jalan buntu. Dalam amanatnya tanggal 22 April 1959 di depan sidang konstituante, Presiden Soekarno mengharapkan agar kembali kepada UUD 1945. Tentu saja anjuran Presiden ini ada yang setuju dan ada pula yang tidak menyetujuinya. Untuk itu harus diadakan permusyawaratan dalam konstituante guna mendapatkan suatu mufakat. Tetapi hal ini berkali kali dijalankan tanpa hasil yang memuaskan.

Satu satunya jalan ialah pemungutan suara untuk mengetahui anggota yang setuju dan anggota yang tidak setuju. Pada tanggal 30 mei 1959 diadakan pemungutan  suara (voting). Dari 468 anggota yang hadir, yang setuju kembali ke UUD 1945 adalah 269 orang dan yang tidak setuju ada 199 orang, hasil ini belum memenuhi syarat. Pemungutan suara seperti ini diadakan sampai tiga kali, meskipun angkanya tidak sama namun hasilnya tetap tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan keputusan.

Keadaan bertambah sulit, karena anggota konstituante sudah menjalani masa reses, dan sulit untuk dikumpulkan. Ditambah lagi sudah banyak anggota konstituante yang malas untuk datang menghadiri sidang. Keadaan seperti ini akan membawa kepada situasi dan kondisi yang tidak menentu.

Sebagai akhir kemelut ini Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang terkenal dengan nama “dekrit presiden”. Yang isinya menetapkan :

  1. Pembubaran konstituante
  2. Tidak berlakunya UUDS 1950
  3. Berlakunya kembali UUD 1945
  4. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat.

Namun demikian, dekrit presiden ini sudah memenuhi syarat-syarat suatu dekrit, karena :

  1. Dikeluarkan oleh penguasa tertinggi yaitu Presiden Soekarno
  2. Secara sepihak yaitu menurut kehendak dari Presiden sendiri tanpa ada suatu musyawarah atau persetujuan terlebih dulu dari lembaga legislative
  3. Demi keselamatan bangsa dan negara