Menjelaskan Keterlibatan Militer dan Aparat Negara dengan singkat

Keterlibatan Militer

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pembentukan ABRI Pada tahun 1964 TNI dan Polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada peran sosial-politiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Dengan semboyan “politik adalah panglima” seperti yang dilancarkan oleh PKI, usaha untuk mempolitisasi ABRI semakin jelas. Presiden mengambil alih secara langsung pimpinan ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti).

TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas 4 angkatan yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung berada di bawah presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Dekrit Presiden

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Dekrit Presiden ini tidak hanya berdampak pada berubahnya struktur tata pemerintahan Negara akan tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap perubahan-perubahan struktur dalam organisasi Kepolisian Negara. Perubahan pertama adalah terbentuk nya departemen kepolisian ber dasarkan SK. Presiden No. 154/1959 tanggal 15 Juli 1959 berikutnya, berdasarkan SK. Presiden No. 1/MP/RI/1959 sebutan Kepala Kepolisian Negara berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian namun bukan termasuk kedalam menteri anggota kabinet, dalam hal ini yang menjabat adalah R.S. Soekanto. Untuk membantu Menteri Muda kepolisian dibentuklah lembaga Direktorat Jenderal yang dipegang oleh seorang direktur. Kebijakan lainnya adalah mengubah wewenang kepengurusan bidang keuangan yang semula di bawah Perdana Menteri ke Menteri Muda Kepolisian Negara.

Selain itu, R.S. Soekanto sebagai menteri Muda Kepolisian Negara menindak lanjuti Dekrit tersebut dengan mengadakan Konferensi Dinas Kepolisian pada tanggal 19-20 Oktober 1959 di departemen Kepolisian. Hasil dari konferensi tersebut melahirkan manifesto kepolisian, maksudnya dengan sepengetahuan, kesadaran, dan tanggung jawab, kepolisian secara konkret kembali pada jiwa UUD 1945 dan benar-benar mengabdikan diri pada tujuan revolusi guna mewujudkan masyarakat yang adil dan bahagia.

Tap MPRS No. II dan III tahun 1960

Menyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan. Dengan Keppres No. 134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak). Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Dengan Keppres No. 290/1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut:

  1. Alat Negara Penegak Hukum.
  2. Koordinator Polsus.
  3. Ikut serta dalam pertahanan.
  4. Pembinaan Kamtibmas.
  5. Kekaryaan.
  6. Sebagai alat revolusi.

Dwifungsi ABRI

Dwifungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Peran militer diwujudkan dalam konsep Dwifungsi yang muncul pada periode awal kemerdekaan ini adalah sebagai akibat dari peran sosial politik oleh militer dan kristalisasi ideologi yang menopang tugas tersebut. Peran sospol militer diperlukan karena banyaknya kekosongan jabatan yang ditinggal pergi Belanda, antara lain pada perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi sebagai akibat Belanda menolak negosiasi soal Irian Barat. Nah, masuknya militer ke dalam bidang non-militer ini juga dilegalisir oleh aturan pada waktu itu.

Dwifungsi ini merupakan evolusi dari ketidaksukaan terhadap Demokrasi Liberal. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap “civilian supremacy over the military”. Jadi dari sudut pandang ini maka konsep Dwifungsi memang diformulasikan, dilaksanakan, dan dilembagakan sebagai peran ABRI sejak awal berdirinya Republik ini.

Ide Dwifungsi memang berasal dari Pak AH Nasution pada saat beliau menjabat sebagai Menpangad, dimana beliau menyatakan bahwa TNI itu tidak sama seperti tentara di negara Barat, di mana posisinya hanya sebagai alat pemerintahan (di bawah kendali sipil), namun juga tidak seperti tentara di Amerika Latin yang memonopoli kekuasaan, melainkan TNI adalah tentara yang berjuang bahu membahu dengan rakyat. Oleh karena tampaknya ide Pak Nasution ini tidak Barat dan tidak Selatan maka dijuluki konsep Jalan Tengah.

Aparat Negara

PNS dimasa Demokrasi Terpimpin

Posisi pegawai negeri sipil (PNS) kini kembali diperbincangkan dalam perspektif politik. Ibarat gadis cantik, ia diperebutkan lelaki yang ingin meminangnya. Lelaki itu adalah partai politik (parpol). Lembaga yang dibentuk untuk meraih kekuasaan. Memang aturan untuk meminang PNS terlibat dalam partai politik telah tertutup. Namun, politik adalah cara untuk mendapatkan sesuatu. Termasuk untuk menarik PNS.

POLEMIK tentang posisi politik PNS sesungguhnya bukan hal baru dalam perjalanan politik di Indonesia. Sejak zaman kolonial hingga era reformasi sekarang ini, PNS (birokrasi) terus menjadi rebutan partai politik karena organisasi itu memiliki kekuatan dahsyat yang bisa menentukan kemenangan parpol dalam pemilihan umum (pemilu).

Dalam perkembangan kepartaian di Indonesia, terlihat jelas adanya upaya ‘menyeret’ PNS ke kancah politik. Pada zaman kolonial Belanda (1918), terdapat Volsksraad (lembaga legislatif) yang salah satu unsur pentingnya adalah fraksi pribumi yang berasal dari Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra.

Akibat adanya politisasi birokrasi, PNS menjadi terkotak-kotak dan muncul loyalitas ganda. Di satu sisi loyal kepada pemerintah, tetapi di sisi lain juga loyal kepada parpol yang dianutnya. Pengembangan karier tidak diukur dengan kualitas dan prestasi kerja, tetapi lebih diwarnai pertimbangan politik. Kondisi tersebut tentu saja tidak menguntungkan, baik dalam aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur maupun pembangunan bangsa. Sebagai koreksi terhadap kelemahan itu, muncul pemikiran dan konsepsi menyatukan kembali PNS sehingga dapat melaksanakan tugas pengabdiannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

POLRI pada masa Demokrasi Terpimpin

Harus diakui bahwa kedudukan Polri sebagai alat pemerintahan langsung dibawah Presiden membuat posisi ini rentan dengan pengaruh intervensi penguasa atau Pemerintah. Kesalahan yang terjadi pada jaman orde baru tidak boleh diulangi oleh Polri. Polri harus mampu memperlihatkan sosok sebagai pelindung, penagyom dan pelayan masyarakat dan bukan sebagai alat penguasa.

Namun demikian, dalam tataran antara tugas menjaga keberlangsungan demokrasi sebagai bagian dari kemanan nasioanal dan tugas menjaga kamtibmas, terkadang membuat peran Polri dalam harkamtibmas menjadi sulit. Contohnya adalah dalam penetapan status tersangka kepada aktifis LSM Komite Indonesia Bangkit, Rizal Ramli dan Ferry Julianto dalam kasus terkait unjuk rasa BBM pada sepanjang bulan mei – Juni 2008. Dalam kasus tersebut banyak kecaman yang dialamatkan pada Polri dengan tuduhan bahwa Polri telah menjadi alat penguasa untuk menekan pihak – pihak oposisi sebagai lawan – lawan pemerintah yang sah.

Proses yang paradoksal tersebut memerlukan pengelolaan yang bijak agar tugas pemeliharaan kamtibmas tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan salah satu dari dua kepentingan tersebut yaitu kepentingan kemanan nasional dan kepentingan masyarakat.. Oleh sebab itu Polri ditingakt KOD harus berkomitmen bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan pula dengan konsep pemolisian di negara demokratis. Dengan berorientasi kepada rakyat maka Polri akan semakin dicintai dan dipercaya oleh masyarakat, dan tugas Harkamtibmas kan menjadi lebih ringan karena partisipasi masyarakat dalam membantu tugas Polri. Bila hal ini tercapai, maka kondisi Kamtibmas akan semakin kondusif. Dengan kondusifnya kamtibmas maka tentunya pembangunan demi terwujudnya masyrakat Indonesia yang sejahtera akan berjalan dengan lancar.

Sejarah militer Indonesia tidak lepasdari berdirinya TNI

Awalnya TNI hanya sebuah bentuk darikonsolidasi kekuatan para pemuda yang tengah memiliki semangat revolusi yangtinggi. Selain menempuh perjuangan melalui jalur peperangan, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan melalui jalur diplomasi dalam hal ini dilakukan oleh golongan sipil. Ketika golongan sipil yang dalam hal ini adalah wakil-wakil partaipolitik mulai saling berebut pengaruh di parlemen, TNI merasa bahwa golongansipil tidak dapat diandalkan untuk mengurus negara. Pengaruh TNI pun mulaiterasa ketika presiden Soekarno mengumumkan Dekrit presiden dan memulai periodeDemokrasi Terpimpin. Pada periode Demokrasi Terpimpin, TNI telah tampil sebagai kekuatan pendukung Demokrasi Terpimpin sebagai  alternative untuk memberikan dukungan terhadap keberlakuannya kembali UUD 1945 sebagai UUD negara.

Hal itu telah diusulkan oleh Pimpinan TNI-Angkatan Darat pada 1958. Pandangan Pimpinan TNI-Angkatan Darat itu didasari oleh kehendak untuk menyelesaikan masalah keamanan di dalam negeri. Presiden Soekarno merumuskan Demokrasi Terpimpin untuk menyelesaikan kemelut pemerintahan partai-partai yang sangat mendominasi, tetapi tidak berjalan secara stabil. Di dalam situasi pemerintahan dan keamanan seperti itu, Jenderal Nasution sebagai pimpinan TNI-Angkatan Darat tampil dan mengajukan konsep Jalan Tengah, untuk memiliki peluang bagi peranan terbatas TNI di dalam pemerintahan sipil. Jalan tengah yang dimaksud adalah memberikan cukup saluranpada tentara bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen dari pada organisasi, untuk turut serta menentukan, kebijaksanaan Negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi. Rumusan Jalan Tengah Pimpinan TNI-Angkatan Darat itu diterima oleh Presiden Soekarno dan iamenempatkan perorangan-perorangan perwira TNI untuk posisi-posisi tertentu yang memang dianggap dibutuhkan oleh pemerintah dalam arti negara. Hal yang menarikitu ialah bahwa berbeda dengan tindakan tentara pada tanggal 17 Oktober 1952 yang ditolak oleh Presiden Soekarno, karena dianggap tidak demokratis, maka konsep Jalan Tengah diterima oleh Presiden.

Peran Eksekutif

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

Di masa Demokrasi Terpimpin, peranan lembaga eksekutif jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan peranannya di masa sebelumnya. Peranan dominan lembaga eksekutif tersentralisasi di tangan Presiden Soekarno. Lembaga eksekutif mendominasi sistem politik, dalam arti mendominasi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya maupun melakukan pembatasan atas kehidupan politik. Partai politik dibatasi dengan hanya memberi peluang berkembangnya partai-partai berideologi nasakom.