Menjelaskan Kehidupan AGAMA DAN SPIRITUAL Kerajaan Kediri dengan singkat

Agama yang berkembang di Kediri adalah agama hindu aliran Waisnawa ( Airlangga titisan Wisnu). Dalam bidang spiritual di Kerajaan Kediri juga sangat maju (Pigeaud, 1924:67). Tempat ibadah dibangun di mana-mana. Para guru kebatinan mendapat tempat yang terhormat. Bahkan Sang Prabu sendiri kerap melakukan tirakat, tapa brata dan semedi. Beliau suka bermeditasi di tengah hutan yang sepi. Laku prihatin dengan cegah dhahar lawan guling, mengurangi makan tidur.

Hal ini menjadi aktifitas ritual sehari-hari. Tidak mengherankan apabila Prabu Jayabhaya ngerti sadurunge winarah (Tahu sebelum terjadi) yang bisa meramal owah gingsire jaman. Ramalan itu sungguh relevan untuk membaca tanda-tanda jaman saat ini.

Prabu Jayabaya memerintah antara 1130 – 1157 M. Dukungan spiritual dan material dari Prabu Jayabaya dalam hal hukum dan pemerintahan tidak tanggung-tanggung. Sikap merakyat dan visinya yang jauh ke depan menjadikan Prabu Jayabaya layak dikenang sepanjang masa. Kalau rakyat kecil hingga saat ini ingat pada beliau, hal itu menunjukkan bahwa pada masanya berkuasa tindakannya selalu bijaksana dan adil terhadap rakyatnya.

Kehidupan beragama sudah diatur juga dalam Undang-undang. Tiap bab memuat pasal-pasal yang sejenis, sehingga ada sistematika dalam penyusunan. Sudah pasti bahwa susunannya semula menganut suatu sistem. Kitab hukum per Undang-undangan itu disusun sebagai berikut :

Bab I               :     Sama Beda Dana Denda, berisi ketentuan diplomasi, aliansi,   konstribusi dan  sanksi.
Bab II              :     Astadusta, berisi tentang sanksi delapan kejahatan (penipuan, pemerasan,  pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, pembalakan, penindasan dan pembunuhan)
Bab III            :     Kawula, berisi tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat sipil.
Bab IV            :     Astacorah, berisi tentang delapan macam penyimpangan  administrasi  kenegaraan.
Bab V              :     Sahasa, berisi tentang sistem pelaksanaan transaksi yang berkaitan pengadaan barang dan jasa.
Bab VI            :     Adol-atuku, berisi tentang hukum perdagangan.
Bab VII           :     Gadai atau Sanda, berisi tentang tata cara pengelolaan lembaga  pegadaian.
Bab  VIII        :     Utang-apihutang, berisi aturan pinjam-meminjam
Bab IX            :     Titipan, berisi tentang sistem lumbung dan penyimpanan barang.
Bab X              :     Pasok Tukon, berisi tentang hukum perhelatan.
Bab XI            :     Kawarangan, berisi tentang hukum perkawinan.
Bab XII           :     Paradara, berisi hukum dan sanksi tindak asusila.
Bab XIII         :     Drewe kaliliran, berisi tentang sistem pembagian warisan.
Bab XIV         :     Wakparusya, berisi tentang sanksi penghinaan dan pencemaran  nama baik.
Bab XV           :     Dendaparusya, berisi tentang sanksi pelanggaran administrasi
Bab XVI         :     Kagelehan, berisi tentang sanksi kelalaian yang menyebabkan  kerugian publik.
Bab XVII        :     Atukaran, berisi tentang sanksi karena menyebarkan permusuhan.
Bab XVIII      :     Bumi, berisi tentang tata cara pungutan pajak
Bab XX           :     Dwilatek, berisi tentang sanksi karena melakukan kebohongan  publik.