Menjelaskan Jenis-jenis atau Macam-maca APBD dengan singkat

Pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Thn 1999 jo pasal 3 serta 4 Undang-undang Nomor 25 Thn 1999 jo Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Thn 2004 menggemukakan ialah, bahwa sumber pendapatan atau juga penerimaan daerah terdiri dari :

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  • Dana Perimabangan, yang terdiri atas dana bagi hasil pajak,dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil bukan pajak,  dan juga dana alokasi khusus (DAK).
  • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nmr 105 Thn 2000 mengenai suatu Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan ialah, bahwa pendapatan daerah adalah suatu hak pemerintah daerah yang diakui ialah sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Penerimaan daerah adalah suatu uang yang masuk ke suatu daerah dalam periode thn anggaran tertentu.

Pada Undang-undang Nmr 25 Thn 1999 Pasal 21 menggemukan, bahwa suatu anggaran pengeluaran dalam APBD tersebut tidak dapat atau tidak boleh melebihi anggaran penerimaan.

Didalam penjelasan pasalnya tersebut, ialah daerah tidak dapat atau tidak boleh mengganggarkan pengeluaran tanpa adanya kepastian terlebih dahulu tentang ketersedian sumber pembiayaannya serta juga mendorong daerah untuk dapat meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Searah dengan hal itu Peraturan Pemerintah Nmr 105 Thn 2000 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menggemukakan , ialah bahwa jumlah belanja yang dianggarkan didalam suatu APBD adalah suatu batas tertinggi untuk pada tiap-tiap jenis belanja.