Menjelaskan Jalannya Pemerintahan Negara RIS dengan singkat

Setelah membentuk kabinet RIS yang pertama kalinya, RIS sudah harus segera membenahi pemerintahan. Salah satu permasalahan yang segera diselesaikan adalah hasil lain Komisi urusan Politik dan Konstitusional adalah permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan. Beberapa rekomendasi Komisi urusan Politik dan Konstitusional adalah :

  1. Orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia, atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan, berhak memohon kebangsaan Indonesia.
  2. Para kaulanegara yang tak termasuk golongan penduduk Belanda, tetapi yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia, maupun penduduk Republik Indonesia, pada asas berkebangsaan Indonesia. Mereka berhak memilih kebangsaan Belanda, jika mereka bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar Indonesia.
  3. Ketentuan-ketentuan khusus diadakan untuk para kaulanegara Belanda bukan orang-orang Belanda, yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli Indonesia dan bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda atau yang asalnya bukan orang Indonesia (Ide Anak Agung Gde Agung, 1983:307).

Permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan yang membutuhkan sikap dan tindakan RIS untuk dapat segera melakukan hasil dari Komisi Politik dan Konstitusional dalam masalah Kebangsaan dan Kewarganegaraan. Permasalahn kebangsaan dan kewarganegaraan yang terjadi di Republik Indonesia Serikat lebih disebabkan karena kebijakan dan tindakan pemerintah Belanda yang ketika menjajah Indonesia telah banyak melakukan pembuangan terhadap masyarakat pribumi ke luar Indonesia, dan berusaha untuk menciptakan Negara Hindia Belanda dengan mendatangkan masyarakat belanda ke Indonesia untuk mendiami tanah atau daerah-daerah di wilayah Indonesia.

Baca Juga : 

Masalah berikutnya yang dihadapi oleh Pemerintah RIS adalah mengenai persoalan “Negara Hukum”. Masalah terakhir adalah angkatan perang. TNI merupakan inti dari Angkatan Perang RIS. Maka dalam persetujuan KMB mengenai persoalan tentara yang disebut hanya persoalan reorganisasi KNIL. Masalah ini pula yang turut menyebabkan pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Azis.

Adanya halangan psikologis yang seperti itu, ternyata masih ditambah realitas politik yang berkembang saat itu. Dalam negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Republik Indonesia (RI) yang sesungguhnya tidak lebih dari satu diantara 32 negara bagian yang ada, pada dasarnya masih tetap otonom. Kondisi itu terlihat karena secara administrasi RI tidak bergantung kepada RIS. Hal itu lebih diperparah lagi, dengan banyaknya pegawai negeri sipil dalam negara-negara bagian, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pasundan yang lebih mentaati aturan-aturan dari Ibukota.

RI Yogyakarta dibandingkan terhadap Jakarta. Keadaan itu seringkali menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan. Ada dua kelompok pegawai negeri sipil yang berusaha mengatur teritorial yang sama dengan dua aturan yang sangat mungkin berbeda. Fenomena itu merupakan manifestasi politik pada masa sebelumnya. Pembentukan negara-negara bagian di berbagai wilayah Indonesia oleh Belanda, pada dasarnya eksistensinya tidak pernah diakui oleh Pemerintah RI di Yogyakarta.

Tindakan yang kemudian diambil oleh Pemerintah RI adalah mendirikan pemerintahan bayangan di negara-negara bagian, mulai dari desa sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk menunjukkan eksistensi RI di daerah yang kemudian dikenal sebagai Bijenkomst voor Federaal Overleg (BFO) ini, dikirim uang ORI (Oeang Republik Indonesia). Dengan tindakan itu, maka secara ekonomis dan politis, RI masih eksis di wilayah BFO. Faktor lainnya adalah prestise RI yang tinggi karena dianggap sebagai pemenang perang dan perjuangan kemerdekaan. Prestise itu semakin meningkat dengan terjaminnya law and order di wilayah R I, kelancaran administrasi pemerintahan, dan korupsi yang relatif tidak ada dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya.

Semua kondisi itu diperkuat dengan solidnya kaum republiken di tubuh pemerintahan RIS. Mulai dari Presiden RIS, Soekarno jelas merupakan seorang republiken yang pasti mendukung gerakan kembalinya negara kesatuan. Perdana Menteri Moh. Hatta dan kabinetnya juga didominasi oleh kaum republiken. Oleh karena itu, secara politis dan adminitratif kaum republiken sudah menguasai pemerintahan Negara RIS. Saat itu, dalam susunan kabinet Hatta yang dianggap mewakili kaum federalis hanya lima orang, yaitu:

  1. Ide Anak Agung Gde Agung sebagai menteri dalam negeri,
  2. Kosasih sebagai menteri sosial,
  3. Arnold Mononutu sebagai menteri penerangan,
  4. Sultan Hamid II dan Suparmo sebagai menteri tanpa portopolio.

Akan tetapi apabila diperhatikan lagi, diketahui bahwa meskipun Arnold Monomutu berasal dari BFO, sesungguhnya dalam parlemen Negara Indonesia Timur (NIT), dia merupakan kelompok pro-republiken. Dengan demikian, dia dipandang lebih republiken daripada federalis. Dari semua anggota kabinet Hatta, yang sungguh-sungguh mendukung bentuk negara federal hanyalah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung.

Pada sisi yang lainnya terdapat ambisi politik yang kuat dan terus dipelihara dalam tubuh Pemerintahan dan Negara R I untuk mengembalikan bentuk negara kesatuan di Indonesia. Hal itu dapat diketahui dengan ditempatkannya usaha untuk meneruskan perjuangan mencapai negara kesatuan yang meliputi seluruh Kepulauan Indonesia dalam program kabinet Dr. A. Halim,Perdana Menteri R I.

Dorongan semangat yang lebih besar datang muncul karena dua kejadian. Pertama, ditariknya kekuatan militer Belanda di negara bagian yang tergabung dalam BFO. Kedua, berkaitan dengan yang pertama, kondisi tersebut menyebabkan dibebaskannya ribuan tahanan politik yang sangat pro-republiken dari berbagai penjara. Semua kondisi itu menyebabkan kekuatan gerakan persatuan menjadi lebih besar. Gerakan yang menentangnya hanya muncul di tempat-temapt di mana sejumlah kesatuan pasukan kolonial dan  Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) belum didemobilisasi.

Kuatnya gerakan persatuan itu kemudian semakin bertambah kuat karena mayoritas masyarakat negara bagian juga tidak mendukung pembentukan negara-negara bagian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan negara-negara bagian sangat tidak memiliki dukungan yang kuat, kecuali dari Belanda. Oleh karena itu, ketika Belanda mulai melepaskan kontrolnya atas negara-negara bagian maka rakyat negara bagian itu bergerak menuntut untuk kembali kepada RI. Dengan kondisi itu, maka kejatuhan negara-negara bagian tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu wajar apabila di berbagai negara bagian muncul gerakan yang menuntut pembubaran pemerintah daerahnya atau negara bagiannya. Gerakan semacam itu kemudian menuntut agar daerahnya digabungkan kepada RI (Haryono Rinardi, 2010).