Menjelaskan Isi Deklarasi Djuanda dengan singkat

  • Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri.
  • Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.
  • Ketentuan ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Jadi, Deklarasi Djuanda menyetakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan “Archipelagic State” yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas.

Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi undang-undang No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indosia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2 dengan pengecualian Irian Jaya yang walauapun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara Internasional.

Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus “straight baselines” dari titik pulau terluar ( kecuali Irian Jaya”, terciptalah garis maya batas yang mengelilingi Republik Indonesia sepanjang 8.069,8 mil laut.

Tujuan dan Manfaat Deklarasi Djuanda

Dalam Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State), sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia, dan bukan kawasan bebas dan dari situlah negara Indonesia disebut negara kepulauan.

Deklarasi itu mendapat tentangan dari beberapa negara, namun pemerintah Indonesia meresmikan deklarasi itu menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Wilayah Negara RI yang semula luasnya 2.027.087 km2 (daratan) bertambah luas lebih kurang menjadi 5.193.250 km2 (terdiri atas daratan dan lautan).

Ini berarti bertambah kira-kira 3.106.163 km2 atau kita-kira 145%.Manfaat dari Deklarasi Djuanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesia,disamping itu juga perairan laut indonesia yang kaya akan hasil laut menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan hasil laut.

Sesuai data Konferensi Hukum Laut yang baru telah ditandatangani oleh 130 negara dalam UNCLOS III (Konferensi Hukum Laut) di teluk Montenegro, Kingston, Jamaica, pada tanggal 6 – 10 Desember 1982, yang memutuskan beberapa ketentuan untuk wilayah kelautan di Indonesia:

  • Batas laut territorial selebar 12 mil.
  • Batas zona bersebelahan adalah 24 mil.
  • Batas ZEE adalah 200 mil.
  • Batas landas benua lebih dari 200 mil.

Dan ada beberapa tujuan dari lahirnya Deklarasi Djuanda,yaitu :

  1. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
  2. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan.
  3. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Selama 25 tahun yang secara resmi Negara Indonesia mendapat pengakuan resmi dari Internasional.Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dan Wawasan Nusantara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemudian, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut III (UNCLOS III) tahun 1982 melalui UU Nomor 17 tahun 1985, PBB resmi mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan.

Daftar Pustaka:

  • Tri, Sulistyono, Singgih. 2008. Konsep Batas Wilayah Negara di Nusantara: Kajian Historis.

Demikianlah pembahasan mengenai Isi Deklarasi Djuanda 1957: Lahirnya, Sejarah, Tujuan dan Manfaat semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi anda semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Baca Juga: