Pasal 7

BPD mempunyai hak :

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa mengenai permasalahan Desa;
2. Meminta keterangan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau warga masyarakat baik secara lesan atau tertulis dengan menjunjung tinggi keterbukaan, kejujuran, dan obyektifitas;
3. Menyatakan pendapat;
4. Menerima laporan keterangan pertanggung jawaban kepala desa pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan pada musyawarah BPD;
5. Menerima laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 8

Anggota BPD mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan atau menyetujui perubahan mengenai peraturan desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Pemerintah Desa;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Memperoleh tunjangan, dan uang sidang serta penghasilan lain yang sah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. Memproses pemilihan Kepala Desa;
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan ;
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.