Menjelaskan Dasar Hukum Kejaksaan dengan singkat

Dasar hukum Profesi Kejaksaan

Dalam struktur pemerintahan Indonesia yang baru di plokamirkan, kejaksaan berada di bawah departemen kehakiman, melalui rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 . keadaan ini berlangsung sampai tanggal 22 juli 1960, yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan UU no 5 tahun 1991.

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan fungsi dan kegiatan Jaksa, UU inilah yang kemudian menjadi dasar hukum  Profesi kejaksaan. Menurut pasal 1 Undang- undang tersebut menyebutkan bahwa hakikat Jaksa adalah : Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. Dalam struktur pemerintahan Indonesia yang baru di plokamirkan, kejaksaan berada di bawah departemen kehakiman, melalui nrapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 . keadaan ini berlangsung sampai tanggal 22 juli 1960, yang kemudian di ganti dengan Umdang Undang Nomor 15 Tahun 1961 dan UU no 5 tahun 1991. 1.

Jenis Etika Profesi Hukum Dari Jaksa Dengan mendasarkan diri dari jaksa pada UU no 5 tahun 1991, jenis Etika profesi dri kejaksaan ini antara lain:

  • Syarat pengangkatan jaks antara lain:
    1) Betaqwa kepada tuhan yang maha Esa
    2) Setia kepada pancasila dan UU 1945
    3) Sarjana ukum berusia minimal 25 tahun dan lulus pendidikan serta latihan pembentukan jaksa (pasal 9)
  • Sumpah jbatan jaksa antara lain bersumpah :
    1) Atas nama atau babatan tidak memeberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga
    2) Setia pada pancasila dan UU 1945 3) Jujur, seksama serta tidak membedabedakan orang sumpah ini di lakukan di hadapan jaksa agung(pasal 10)

  • Larangan rangkap jabatan seorang jaksa:
    1) jaksa Tidak merangkap sebagai pengusaha
    2) menjadi penasehat hukum
    3) Melakukan jabatan yang dapat mempengaruhimertabatjabatannya.

Langkah Kejaksaan Kejaksaan Negei yang berkompeten akan menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik. Sikap kejaksaan di dalam hal ini ada dua yaitu:

  1. Apabila kejaksaan menganggap bahwa BAP dari penyidik telah cukup lengkapa dan sempurna, mak kejaksaan akan melakukankewenangannya dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan.
  2. Apabila kejaksaan menganggap bahwa BAP dari penyidik masih kurang lengkap danm sempurna maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik dengan petunjuk penyempurnaanya dan kegiatan ini di sebut dengan pra penuntutan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan bahwa : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam Undang- Undang 16 tahun 2004 Pasal satu juga disebutkan tentang Penuntut Umum, penuntutan, dan Jabatan Fungsional Jaksa. Oleh karna itu, kami juga mencantumkannya disini. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan adalah Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dan Jabatan Fungsional Jaksa adalah : Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.