Menjelaskan Dasar Hukum Desentralisasi dengan singkat

Berikut Ini Merupakan Dasar Hukum Desentralisasi adalah :

  1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi.
  4. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transfer antar pemerintah.
  5. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah
  7. Kumulatif Defisit APBN dan APBD serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  9. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.