Menjelaskan Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila dengan singkat

Adapun beberapa ciri-ciri utama dari sistem perekonomian Indonesia yang diantaranya yaitu:

  • Landasan Pokok Perekonomian

Landasan pokok perekonomian Indonesia ialah pasal 33 ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil amandemen, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ciri khas kegiatan ekonomi bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dalam dalam Tap MPRS NO. XXII/MPRS/1966 yang mencantumkan demokrasi ekonomi sebagai cita-cita sosial.

Ciri-Ciri Positif Demokrasi Ekonomi

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ialah:

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Baca Juga : 

  • Warga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  • Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan bagi kepentingan umum.
  • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Tap MPR No: II/MPR/1993 Tentang GBHN

Dalam pelaksanaannya demokrasi ekonomi di Indonesia harus menghindari ciri-ciri negatif sebagai berikut:

  • Sistem Free Fight Liberalism
    Kebebasan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
  • Sistem Etatisme
    Keadaan dimana pemerintah bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi sektor-sektor ekonomi.
  • Monopoli
    Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu yang merugikan masyarkat.

Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonimi kerakyatan, dimana rakyat tetap memegang peranan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonominya lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, pemerintah memiliki hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Untuk langkah koreksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunyab dengan mengurangi hambatan-hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.