Menjelaskan Asas-Asas Hukum Pidana dengan singkat

  1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)
  2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
  3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.
  4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada
  5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara

Baca Juga : 

Sebab Pidana

  • Antagonisme dan budaya kompetisi.
  • Perbedaan politik.
  • Kepadatan dan komposisi penduduk.
  • Distribusi perbedaan budaya.
  • Perbedaan kekayaan dan pendapatan.
  • Mentalitas stabil.
  • Faktor-faktor seperti dasar biologis, psikologis, dan sosial-emosional.

Akibat Pidana

  • Merugikan orang lain baik material dan nonmaterial.
  • Merugikan masyarakat secara keseluruhan.
  • Mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat.
  • Merugikan negara.

Solusi Pidana

  • Menerapkan hukum yang tegas dan keadilan bagi para pelaku kejahatan tanpa pandang bulu atau derajat.
  • Mengaktifkan partisipasi orang tua dan lembaga dalam mendidik anak.
  • Selektif terhadap budaya asing agar tidak merusak nilai-nilai budaya bangsa sendiri.
  • Melestarikan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat dimulai dini melalui pendidikan multi-budaya; seperti sekolah, mengajar, dan masyarakat.

Daftar Pustaka:

  • Hamzah, andi,1984. bunga rampai hukum pidana dan acara pidana.Jakarta: Ghalia Indonesia
  • Hamzah, Andi. 1987. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
  • Petranse, Syarifudin H.Ap dan Sabuan Ansori. 2000. Hukum Acara Pidana. Indralaya: Universitas Sriwijaya.