Dampak positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 7 juli 1959 ada beberapa hal yang mendasarinya, serta memberikan dampak positif dan negatif. Berikut ini akan diberikan uraian mengenai dampak positif dari dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959.

Dampak positif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

  • Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.
  • Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan.
  • Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara.

3 dampak negatif dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

  • Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
  • Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka.
  • Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru.

Apa yang dimaksud Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia pertama, Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut ialah pembubaran Badan Konstituante pada hasil Pemilu 1955 dan penggantian undang-undang dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan Dekrit Presiden adalah untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat ketidakjelasan yang terkait dengan pembuatan UUD baru, Hingga dekrit itu sangat diharapkan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman yang ada.

Apakah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

  • Tidak berlakunya lagi UUD S 1950
  • Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
  • Pembubaran konstituante
  • Berlakunya kembali UUD1945

Jelaskan latar belakang keluarnya dekrit Presiden 5 juli 1959!

Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi pada kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai sidang pada 10 November 1956. Akan tetapi pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum juga berhasil merumuskan UUD yang diharapkan.

Namun, di kalangan masyarakat pendapat untuk kembali kepada UUD 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal tersebut, Presiden Ir. Soekarno menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante tanggal 22 April 1959 yang berisi menganjurkan agar kembali ke UUD ’45.

Pada tanggal 30 Mei 1959 Konstituante melakukan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara setuju pada UUD 1945 dan 199 suara yang tidak setuju. Walaupun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum ialah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya berjumlah lebih dari separuh anggota) agar bisa mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959.

Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen) yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya.

Untuk mencegah terjadinya hal yang tak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat pada saaat itu (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan semacam politik.

Dan pada ada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirim surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

Sebutkan 7 Alasan Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959!

  • Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat bahkan menjurus menuju gerakan sparatisme.
  • Konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional
  • Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat
  • Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat sedangkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
  • Kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap.
  • Situasi politik yang kacau dan semakin buruk.
  • Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.