Sebutkan partai pemenang kursi pada Demokrasi Liberal

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu pertama di Indonesia ini sering disebut sebagai pemilu yang paling demokratis meski pelaksanaannya saat situasi negara belum kondusif. 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri.

Pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Saat itu anggota angkatan bersenjata dan polisi ikut berpartisipasi. Jadi pemilu tahun ini tidak memilih presiden. Jabatan presiden masih dipegang Sukarno dan wakil presiden M. Hatta. Kabinet yang terbentuk setelah Pemilu I adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956).

Pemenang kursi pada demokrasi liberal (pemilu 1955) adalah:

  • PNI (Partai Nasional Indonesia) dengan perolehan 57 kursi.
  • Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dengan perolehan 57 kursi.
  • NU (Nahdatul Ulama) dengan perolehan 45 kursi.
  • PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan perolehan 39 kursi.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II mendapat tantangan dari berbagai pihak, misalnya dari PKI dan PSI. Kabinet ini pun tidak lama, kemudian jatuh. Beberapa kesulitan yang dihadapi, misalnya berkobarnya semangat anti Cina dan adanya kekacauan di daerah-daerah. Pengganti Kabinet Ali adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya.

Pemilu 1955

Pengertian demokrasi liberal

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada hak-hak individu. Setiap warga negara (individu) dapat menjadi pihak yang berkuasa dalam sistem demokrasi ini tanpa memandang dari suku atau agama mana individu tersebut berasal.

Menurut Robert Dahl, ada dua konsep penting yang ada dalam demokrasi liberal. Kedua konsep tersebut adalah kontestasi dan partisipasi. Kontestasi (perdebatan, penyanggahan) dapat terwujud dengan adanya hak untuk membentuk partai dan kebebasan pers.

Adanya kebebasan membentuk partai memungkinkan terakomodasinya aspirasi individu yang seringkali berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perbedaan pandangan politik yang terakomodir itulah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya kontestasi.

Pada masa demokrasi liberal, budaya kontestasi sangatlah kental sampai-sampai perubahan kabinet terlihat begitu dinamis. Bagaimana tidak, ada 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun waktu 9 tahun berlakunya demokrasi liberal.

Konsep partisipasi yang dimaksudkan Dahl dapat terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu yang diadakan pun harus diadakan secara adil dan dapat diikuti oleh semua warga yang memiliki hak suara.

Peserta dan hasil pemilu pertama 1955

  • Partai Nasional Indonesia (PNI): 57 kursi
  • Masyumi: 57 kursi
  • Nahdlatul Ulama (NU): 45 kursi
  • Partai Komunis Indonesia (PKI): 39 kursi
  • Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII): 8 kursi
  • Partai Kristen Indonesia (Parkindo): 8 kursi
  • Partai Katolik: 6 kursi Partai Sosialis Indonesia
  • (PSI): 5 kursi Ikatan
  • Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI): 4 kursi
  • Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti): 4 kursi
  • Partai Rakyat Nasional (PRN): 2 kursi
  • Partai Buruh: 2 kursi
  • Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS): 2 kursi
  • Partai Rakyat Indonesia (PRI): 2 kursi
  • Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI): 2 kursi
  • Murba: 2 kursi
  • Baperki: 1 kursi
  • Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro: 1 kursi
  • Grinda: 1 kursi
  • Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai): 1 kursi
  • Persatuan Dayak (PD): 1 kursi
  • PIR Hazairin: 1 kursi
  • Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI): –
  • AKUI: 1 kursi
  • Persatuan Rakyat Desa (PRD): 1 kursi
  • Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM): 1 kursi
  • Angkatan Comunis Muda (Acoma): 1 kursi,
  • R.Soedjono Prawirisoedarso 1 kursi.

Sebutkan Kabinet yang memerintah pada masa demokrasi liberal!

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Inilah kabinet pertama yang memerintah pada era demokrasi liberal. Kabinet yang harus mengakhiri masa baktinya setelah menerima mosi tidak percaya. Selama memimpin kabinet, Natsir yang datang dari Partai Masyumi mengeluarkan beberapa kebijakan.

Di masa kepemimpinannya, Indonesia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PBB. Selain itu, terbit juga kebijakan ekonomi yang dinamai Program Benteng. Program ini ditujukan supaya muncul pengusaha-pengusaha lokal. Kabinet Natsir juga mengupayakan agar terlaksana pemilu meski pada akhirnya masa kepemimpinannya harus lebih dulu berakhir sebelum pemilu dapat terlaksana.

Kabinet Sukiman (27 April 1951- 3 April 2. 1952)

Tercatat tiga kali Masyumi berhasil menduduki kursi tertinggi di parlemen dan membentuk kabinet. Kebinet Sukiman sebagai kabinet kedua yang memimpin Indonesia era demokrasi liberal juga berasal dari Partai Masyumi. Beberapa kebijakan yang digagas oleh kabinet Sukiman antara lain adalah standarisasi upah minimum, penetapan peraturan serikat buruh, dan Tunjangan Hari Raya (THR).

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Setelah dua kali berturut-turut dipimpin oleh Masyumi, akhirnya Indonesia dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagaimana kabinet pendahulunya, Kabinet Wilopo juga mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Dan seperti kabinet pendahulunya juga, Kabinet Wilopo juga gagal melaksanakan pemilu karena harus lebih dulu menghadapi mosi tidak percaya.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955)

PNI kembali mempimpin kabinet di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Dalam masa kepemimpinannya, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama yang bertempat di Bandung. Selain itu, kabinet Ali Sastroamidjojo juga mencetuskan Sistem Ekonomi Ali Baba. Program tersebut bertujuan untuk menciptakan pengusaha lokal melalui pengadaan pelatihan hingga pemberian kredit dan izin impor.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Burhanuddin Harahap yang datang dari Masyumi ini adalah satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya oleh fraksi partai yang ada. Kabinet Burhanuddin berhasil menyelenggarakan pemilu dan tampuk kekuasaan harus diserahkan ke pemenang pemilu. Pemilu 1955 sendiri berhasil dimenangkan oleh PNI.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Sebagai pemenang pemilu, PNI berhak untuk membentuk kabinet guna menjalankan roda pemerintahan. Ali Sastroamidjojo kembali ke kursi Perdana Menteri. Dalam era kepemimpina keduanya ini, Ali Sastro melakukan sesuatu yang boleh dikatakan berani ketika kabinetnya memutuskan untuk membatalkan isi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai wujud protes kepada Belanda.

Meski terpilih melalui mekanisme pemilu, kabinet ini pada akhirnya juga harus mengakhiri masa baktinya dengan cara yang mirip dengan kabinet pendahulunya. Kabinet Ali Sastroamidjojo kembali berhadapan dengan mosi tidak percaya.

7. Kabinet Djuanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Tulisan ini dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. Pagi ini aku melihat isi dompet dan di sana ada sesosok yang namanya aku tulis hari ini, Ir. Djuanda Kartawidjaja yang fotonya terpampang pada uang rupiah pecahan 50 ribu.

Kabinet Djuanda menjabat dengan dasar mandat presiden Soekarno. Salah satu prestasi dari kabinet ini adalah terbitnya Deklarasi Djuanda. Deklarasi tersebut dikeluarkan untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan Indonesia. Masa kepemimpinan kabinet Djuanda diakhiri saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *