Penjelasan Teori Waisya NJ Krom

Teori Waisya yang dikemukakan oleh NJ Krom menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya (pedagang) yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara.

Para pedagang memiliki hubungan dan kerjasama yang kuat dengan raja-raja di Indonesia. Di sela-sela kegiatan berdagang itu kemudian para Waisya menyebarkan agama Hindu pada masyarakat Indonesia.

Para pedagang yang berasal dari India atau pusat-pusat Hindu lain di Asia ini banyak melakukan hubungan dagang dengan masyarakat atau penguasa pribumi. Kesempatan ini yang membuka peluang bagi masuknya agama Hindu di Indonesia. Teori ini dirasa lebih tepat karena sesuai dengan kondisi Nusantara sebagai Negeri yang sering dilewati perdagangan internasional.

Dampak adanya hubungan perdagangan antara India dan China adalah ikut berkembangnya wilayah di sekitar Selat Malaka, yang ramai didatangi pedagang dari India dan Tiongkok. Perdagangan ini menyebabkan tumbuhnya kota-kota pelabuhan dan kerajaan di sekitar Selat Malaka di wilayah Indonesia.

Perdagangan ini menyebabkan menyebarnya ajaran agama Hindu dan Buddha. Akibat dari perdagangan ini muncul kerajaan yang dipengaruhi agama Hindu Buddha, seperti kerajaan Sriwijaya di pesisir timur pulau Sumatera. Kerajaan Sriwijaya ini menjadi makmur karena perannya sebagai perantara dan tempat singgah dalam perdagangan antara China dan India.

Penyebaran agama Hindu dan Buddha oleh para pedagang merupakan dasar Teori Waisya.

Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh para pedagang yang berdagang di Indonesia, atau kasta Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Nicolaas Johannes (N.J.) Krom, seorang ahli sejarah Belanda. Teori ini menyatakan bahwa para pedagang menggunakan angin muson tropis tiap 6 bulan untuk berlayar dari dan ke India. Bukti dari teori adalah adanya Kampung Keling (kampung pedagang India, diambbil dari nama kerajaan Kalinga di India timur), yang ditemukan di kota-kota pesisir.

Menurut N.J.Krom ada 2 hipotesis tentang Agama Hindu yang disebarkan oleh pedagang. Yang pertama, para pedagang golonan waisya dari India berdang dan akhirnya sampai ke Indonesia. Melalui interaksi perdagangan itulah agama Hindu disebarkan kepada masyarakat Indonesia.

Yang kedua, para pedagang dari India ini yang singgah di Indonesia kemudian mendirikan pemukiman sembari menunggu angin musim yang cocok untuk membawa mereka kembali ke India. Hingga selama enam bulan merekapun berinteraksi dengan penduduk sekitar dan menyebarkan agama pada penduduk lokal Indonesia. Selanjutnya jika ada yang tertarik dengan penduduk setempat dan memutuskan untuk menikah serta berketurunan maka melalui ikatan inilah agama Hindu disebarkan ke masyarakat sekitar.

Bantahan para ahli terhadap teori Waisya

Yang pertama adalah motif mereka datang sekedar untuk berdagang bukan untuk menyebarkan agama Hindu sehingga hubungan yang terbentuk antara penduduk setempat bahkan pada raja dengan para saudagar (pedagang India) hanya seputar perdagangan dan tidak akan membawa perubahan besar terhadap penyebaran agama Hindu.

Bantahan yang kedua, mereka lebih banyak menetap di daerah pantai untuk memudahkan kegiatan perdagangannya. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang dan jika mereka singgah mungkin hanya sekedar mencari perbekalan untuk perjalanan mereka selanjutnya atau untuk menunggu angin yang baik yang akan membawa mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu kerajaan Hindu di Indonesia lebih banyak terletak di daerah pedalaman seperti Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sehingga, penyebarluasan agama Hindu tidak mungkin dilakukan oleh kaum Waisya yang menjadi pedagang.

Kemudian bantahan ketiga, meskipun ada perkampungan para pedagang India di Indonesia tetapi kedudukan mereka tidak berbeda dengan rakyat biasa di tempat itu, mereka yang tinggal menetap sebagian besar hanyalah pedagang-pedagang keliling sehingga kehidupan ekonomi mereka tidak jauh berbeda dengan penduduk setempat. Sehingga pengaruh budaya yang mereka bawa tidaklah membawa perubahan besar dalam tata negara dan kehidupan keagamaan masyarakat setempat.

Bantahan keempat, kaum Waisya tidak mempunyai tugas untuk menyebarkan agama Hindu sebab yang bertugas menyebarkan agama Hindu adalah Brahmana. Lagi pula para pedagang tidak menguasai secara mendalam ajaran agama Hindu dikarenakan mereka tidak memahami bahasa Sansekerta sebagai pedoman untuk membaca kitab suci Weda.

Dan bantahan kelima, tulisan dalam prasasti dan bangunan keagamaan Hindu yang ditemukan di Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang hanya digunakan oleh Kaum Brahmana dalam kitab-kitab Weda dan upacara keagamaan.

Kelemahan Teori Waisya

  • Pedagang jaman dahulu tidak punya waktu untuk menyiarkan agama sebab habis menyelesaikan dan menjajakan dagangannya
  • Dalam ajaran Hindhu yang berhak mendalami ajaran agama hanyalah para paderi dari kasta Brahmana sehingga para pedagang tidak memiliki pengetahuan cukup untuk menyebarkan agama.
  • Berdasarkan ajaran Hindhu kasta Waisya hanya berhak tinggal dan beraktivitas di daerah daerah perniagaan saja
  • Pemukiman penduduk masuk dalamkekuasaan politik yang terpisah dengan kewenangan ekonomi
  • Pedagang yang berprestasi jumlahnya terbatas.

Kelebihan Teori Waisya

Banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat para Waisya (kelompok pedagang) tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Pada saat itu, kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India yang merupakan pusat agama hindu, sehingga ketika mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Hindu dan Buddha.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan apa ?

Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden untuk melaksanakan 3 fungsi yang berdasarkan dengan UUD 1945 yakni legislatif, anggaran, dan pengawasan.

Keanggotaan DPR tersebut ditentukan saat anggota menyatakan sebuah sumpah jabatan di depan presiden serta saat itu juga anggota resmi dilantik. Jika terjadi banyak suatu hal yang bertentangan selama menjabat atau menjadi anggota DPR, maka dapat dikeluarkan atau diberhentikan secara tidak hormat pada saat itu juga.

Nah anggota DPR sebelum bertugas, mengucapkan sumpah maupun janji secara bersamaan, yang dimana dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, saat rapat paripurna DPR.

Apa itu DPR ?

DPR merupakan sebuah lembaga yang paling tunggi dan memiliki posisi sejajar dengan presiden. Adapun lembaga tertinggi di indonesia adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Fungsi DPR

DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Legislasi

Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja

Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Susunan dan Keanggotaan DPR

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.

Tugas dan Wewenang DPR

  1.  membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
  2. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undangundang;
  3. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPR dan yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan;
  4. memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undangundang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  5. menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
  6. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
  7. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  8. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang memerhatikan pertimbangan DPD;
  9. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  10. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
  11. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
  12. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  • Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  • Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
  • Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  • Menetapkan UU bersama dengan Presiden
  • Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
  • Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
  • Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
  • Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
  • Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Hak DPR

1. Hak Interpelasi

Hak ini artinya seorang DPR dapat meminta keterangan pemerintah atas kebijakan yang di ambil dan mengenai dampak yang luas atas kebijakan tersebut.

2. Hak Angket

Hak ini artinya seorang DPR akan melakukan penyelididkan atas pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah agar tidak bertentangan dengan perundang – undangan.’’

3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak ini meliputi beberapa hal sebagai berikut :

  • Berpendapat mengenai kebojakan pemerintah atau fenomena di dalam negeri dan internasional
  • Menindak lanjuti atas hak angket dan interpelasi
  • Pendugaan Presiden atau Wapres melakukan perbuatan yang melanggar sumpah, UU dan norma lainnya.

Larangan Anggota DPR

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.