Dari ulasan singkat di atas maka kami juga akan memberikan beberapa macam upaya dalam menegakkan Ham di antaranya adalah sebgai berikut.

1. Upaya Pada Pemerintah

paya Pada Pemerintah adalah salah satu bentuk pada penegakan yang sepakat untuk menunjukkan rasa hormat terhadap implementasi hak asasi manusia dengan bervariasi antar negara ke negara. Dalam Ideologi dan budaya pada nilai-nilai dalam suatu bangsa dengan memengaruhi sikap dan perilaku terhadapa kehidupan nasional sebagai contoh dari nasional dengan kepribadian Indonesia. Dalam konteks dapat menekankan bahwa orang Indonesia benar-benar dapat mempertimbangkan dengan menghormati hak asasi manusia diantaranya:

1. Posisi hukum, sosial dan politik Negara Indonesia sebagai negara berdaulat harus dipertahankan dalam segala keadaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB.
2. Ketika diterapkan, pemerintah harus terus mengacu pada hukum hak asasi manusia internasional. Kemudian sesuaikan dan masukkan ke dalam sistem hukum nasional dan letakkan sehingga itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.

2. Pembentukan Komisi Nasional

Pembentukan Komisi Nasional pada 7 Juni 1993 dalam keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 keberadaan dalam HAM yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999. HAM memiliki kekuatan adalah sebagai berikut:

• Membuat kedamaian sisi masalah
• Mengatasi masalah konsultasi
• Menyerahkan rekomendasi dengan kasus pelanggaran HAM dari parlemen
• Memberi nasihat dalam penyelesaian sengketa peradilan

Baca Juga:

3. Pendidikan Instrumen

Pendidikan Instrumen adalah salah satu alat untuk memastikan proses dalam melindungi dengan menegakkan dari undang-undang pada lembaga untuk penegakan hak asasi manusia. Hukum dalam peraturan yang mengatur Ham adalah:

• Dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, dari badan tersebut, Bab XA, berisi hak asasi manusia dengan melengkapi pasal-pasal yang mengatur Ham

• Konferensi khusus MPR tahun 1998 SEBUAH peraturan hak asasi manusia berjudul TAP MPR nomor XVII / MPR / 1998 DAN ALKAMN dikeluarkan.

• Penerapan SEBUAH Piagam Hak Asasi Manusia pada tahun 1998 dari lembaga yang mendukung

• Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999, dengan pemberian PERPU No. 1999 pada Pengadilan dalam undang-undang, No. 26 tahun 2000.

Hukum dan peraturan Ham:

1. Undang-Undang RI No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan terhadap anak-anak
2. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak
3. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang sebuah sistem peradilan terhadap anak

Instrumen HAM internasional akan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945, dalam Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Diratifikasi terhadap Undang-Undang RI No. 59 tahun 1958. Konvensi Organisasi ini juga terdapat perubahan tentang Kebebasan Berserikat dalam Perlindungan dengan Berserikat pada Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998.

4. Pembentukan pengadilan

Pengadilan adalah sebuah landasan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 26- 2000 khusus dalam pelanggaran pada melindungi hak asasi manusia yang dilakukan secara individu dalam masyarakat, Penegakan dan keadilan ini masyarakat akan melakukan wewenang untuk dapat menyelidiki dan memutuskan kasus-kasus pada pelanggaran yang serius. Maka Otoritas dapat menyelidiki dari kasus-kasus pada pelanggaran HAM yang akan dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah nya. Demikianlah penjelasan dari kami tentang Upaya Penegakan Ham dalam pemerintah, semoga artikel di atas dapat berguna dan bermanfaat, sekian dan terima kasih. Baca Juga: