Perbedaan bentuk pemerintahan Republik absolut dan konstitusional

Republik berasal dari res publika yang bermakna kepentingan umum. Hal ini karena pada awalnya, bentuk pemerintahan republik diangankan sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan secara demokratis dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Advertisement

Tetapi dalam kenyataannys tidak demikian, kadang kita mendapati pula suatu negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik, tetapi kepala pemerintahannya bertindak sewenang-wenang seolah dengan kekuasaan yang ada dalam genggamannya dia dapat melakukan segala keinginannya.

Dalam praktik, kita dapat membedakan bentuk pemerintahan republik antara republik absolut dan republik konstitusional.

Republik absolut

Dalam republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan tatanan republik dalam idealisasi, yang sesungguhnya mesti menempatkan kepentingan umum diatas dikepentingan sempit kukuasaan pribadi pemimpin.

Untuk mengabsahkan (melegitimasi) kekuasaan yang sewenang-wenang, kerap kali penguasa yang diktator menggunakan instrumen hukum. Maksudnya, hukum di manipulasi sedemikian rupa sehingga mendukung kekuasaannya yang semena-mena. Misalnya, dibuat satu pasal dalam konstitusi yang menyatakan bahwa dirinya adalah presiden seumur hidup. Tidak jarang pula tatanan politik yang digunakan sebagai alat kekuasaan.

Misalnya partai politik ada, tetapi partai tersebut merupakan satu-satunya partai yang boleh berdiri dan dipimpin oleh sang penguasa atau digunakan sebagai penompang utama kekuasaannya. Pemerintahan yang absolut bersifat totaliter. Maksdunya, segalanya terpusat pada kekuasaan sang pemimpin. Apapun tindakan dan ucapan sang pemimpin dapat digunakan sebagai landasan untuk membenarkan kewenangan. Perbedaan, kebebasan, atau hak asasi tidak diakui. Yang ada hanyalah keseragaman, dan keseragaman tersebut ditentukan oleh penguasa. Tidak ada yang lebih benar daripada penguasa. Penentangan terhadap kekuasaan akan dimaknai sebagai penentangan terhadap negara. Jadi, musuh penguasa adalah musuh negara. Sebab, tidak ada pembedaan antara lembaga negara dan penguasa sebagai pribadi.

Advertisement

Perbedaaan utama antara monarki absolut dan republik terdapat pada kekuasaan yang diwariskan. Dalam monarki absolut kekuasaan raja diwarisi dari pendahulunya, sedangkan dalam republik ansolut kekuasaan dapat diperoleh melalui beragam cara. Ada penguasa republik absolut yang meraih kekuasaan melalui perebutan kekuasaan secara tidak sah (kudeta), adapula yang memperolehnya melalui pemilu yang curang. Tetapi, ada orang penguasa negara republik yang mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya atau orang kepercayaannya (tanpa melalui pemilu) demi melanggengkan upaya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan sendiri.

Republik konstitusional

Dalam republik konstitusional, kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Keduanya merupakan kedudukan politik yang dapat diperebutkan melalui cara-cara yang ditetapkan didalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar menjadi landasan utama segenap praktik kenegaraan. Undang-undang dasar juga menjadi semacam kontrak sosial antara rakyat dengan pemimpin. Dadalamnya secara umum diatur bagaimana kekuatan dipisah/dibagi, bagaimana kekuasan tersebut dijalankan, apa saja hak dan kewajiban warga negara, dan aturan-aturan dasar lain dalam kehidupan kenegaraan.

Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena itu, pemimpin dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat (secara langsung atau tidak langsung).

Kekuasaan pemimpin tidak bersifat mutlak. Dalam hal ini aspek pertanggung jawaban publik merupakan hal yang membedakan penyelewengan terhadap undang-undang dasar, terhadap suatu mekanisme yang memungkinkan kontrol sekaligus pergantian kepemimpinan secara prosedural.

Republik konstitusional menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan rakyat. Ini artinya setiap warga negara berkedudukan secara di hadapan hukum. Demikian pula, partisipasi politik bagi warga negara terbuka asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Republik konstitusional dapat mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Dalam republik konstitusional yang menjalankan sistem presidensial, kekuasaan kepala pemerintahan dan kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh orang yang berbeda. Perbedaan antara sistem presidendial dan parlementer telah diuraikan dalam bahasan terdahulu.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.